Kendari (ANTARA News) - Pengurus Daerah Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, melakukan aksi demo menjelang kehadiran Wakil Presiden RI Boediono.
Massa KAMMI yang berjumlah sekitar 20-an orang itu menggelar aksi di perempatan jalan eks MTQ Nasional Kendari, hanya beberapa meter dari tempat pelenggaraan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-13 yang akan dibuka Wakil Presiden Budiono, Rabu (12/10).
Koordinator massa KAMMI La Albaina Imadi dalam orasinya mengatakan, pemerintah seharusnya berkosentrasi menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang menyebabkan keterpurukan ekonomi, bukan menggelar acara seremonial yang hanya menguras kuangan negara.
"Menggelar acara seremonial seperti TTG nasional, tidak menyelesaikan substansi permasalahan bangsa, tapi malah hanya merepotkan para pejabat di daerah yang sibuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Wakil Presiden," katanya.
Seharusnya, kata dia, di tengah bangsa dilanda berbagai masalah korupsi yang merugikan keuangan negara, pemerintah harus berkonsentrasi menyelesaikan masalah tersebut, sehingga keuangan negara bisa diselamatkan.
"Berbagai kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara di sejumlah instansi pemerintah, seperti kasus Nazaruddin, kasus suap di Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pemuda dan Olah raga serta Banggar DPR, telah merusak citra dan meruntuhkan sistem ketatanegaraan Negara RI," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus berkosentrasi penuh menangani berbagai masalah tersebut, sehingga citra dan kewibawaan berbagai lembaga pemerintah dapat terbangun kembali.
"Yang harus dilakukan pemerintah bukannya berkunjung ke daerah-daerah menghadiri acara seremonial yang hanya menguras energi dan keuangan negara, melainkan berupaya keras mencari penyelesaian berbagai masalah tersebut," katanya.
Ia mengatakan, berbagai masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, jika pemerintah menempatkan hukum sebagai panglima di negeri ini.
"Jika tidak, berbagai masalah korupsi akan terus mencul dan akan semakin membuat harga diri dan martabat bangsa tercabik-cabik di mata masyarakat dunia internasional karena dianggap sebagai bangsa terkorup," katanya.
Pantauan di sekitar lokasi penyelenggaan TTG Nasional, tempat itu dijaga ketat aparat keamanan mulai dari Satpol PP Provinsi Sultra, aparat polisi, sampai petugas berbaju loreng. (Ant).
Massa KAMMI yang berjumlah sekitar 20-an orang itu menggelar aksi di perempatan jalan eks MTQ Nasional Kendari, hanya beberapa meter dari tempat pelenggaraan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-13 yang akan dibuka Wakil Presiden Budiono, Rabu (12/10).
Koordinator massa KAMMI La Albaina Imadi dalam orasinya mengatakan, pemerintah seharusnya berkosentrasi menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang menyebabkan keterpurukan ekonomi, bukan menggelar acara seremonial yang hanya menguras kuangan negara.
"Menggelar acara seremonial seperti TTG nasional, tidak menyelesaikan substansi permasalahan bangsa, tapi malah hanya merepotkan para pejabat di daerah yang sibuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Wakil Presiden," katanya.
Seharusnya, kata dia, di tengah bangsa dilanda berbagai masalah korupsi yang merugikan keuangan negara, pemerintah harus berkonsentrasi menyelesaikan masalah tersebut, sehingga keuangan negara bisa diselamatkan.
"Berbagai kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara di sejumlah instansi pemerintah, seperti kasus Nazaruddin, kasus suap di Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pemuda dan Olah raga serta Banggar DPR, telah merusak citra dan meruntuhkan sistem ketatanegaraan Negara RI," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus berkosentrasi penuh menangani berbagai masalah tersebut, sehingga citra dan kewibawaan berbagai lembaga pemerintah dapat terbangun kembali.
"Yang harus dilakukan pemerintah bukannya berkunjung ke daerah-daerah menghadiri acara seremonial yang hanya menguras energi dan keuangan negara, melainkan berupaya keras mencari penyelesaian berbagai masalah tersebut," katanya.
Ia mengatakan, berbagai masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, jika pemerintah menempatkan hukum sebagai panglima di negeri ini.
"Jika tidak, berbagai masalah korupsi akan terus mencul dan akan semakin membuat harga diri dan martabat bangsa tercabik-cabik di mata masyarakat dunia internasional karena dianggap sebagai bangsa terkorup," katanya.
Pantauan di sekitar lokasi penyelenggaan TTG Nasional, tempat itu dijaga ketat aparat keamanan mulai dari Satpol PP Provinsi Sultra, aparat polisi, sampai petugas berbaju loreng. (Ant).