Kendari (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengatakan angka indikator makro ekonomi provinsi ini dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan atau peningkatan secara signifikan.
"Hasil kajian dan analisis dari lembaga yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan adanya perbaikan terhadap kebijakan yang ditetapkan di Sultra," kata Nur Alam saat sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka mendengarkan pidato Presiden serangkaian peringatan HUT ke-66 RI, di Kendari, Selasa.
Secara pragmatis, kata Nur Alam, dapat dikonfirmasi melalui lembaga otoritas keuangan seperti Bank Indonesia serta beberapa indikator empiris yang tercermin dalam dinamika ekonomi masyarakat.
"Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan Sultra pada 2011 sebesar 14,56 persen turun dari 21,33 persen pada 2007," katanya.
Pertumbuhan ekonomi naik dari 7,96 persen pada 2007 menjadi 8,19 persen di tahun 2010, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan naik dari Rp4,39 juta tahun 2007 menjadi Rp5,41 juta pada 2011.
"Untuk PDRB harga berlaku naik dari Rp8,44 juta pada 2007 menjadi Rp14,72 juta tahun 2011. Angka pengangguran dapat ditekan dari 6,40 persen menjadi 4,34 persen pada periode sama atau ekuivalen dengan pengurangan pengangguran sebanyak 103.077 orang," katanya.
Ia mengatakan, hasil evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam temu konsultasi triwulan pertama tahun 2011, oleh Bappenas, menunjukkan kinerja pembangunan dari segi kualitas pertumbuhan ekonomi maupun kualitas peningkatan APBD, cukup tinggi dalam mereduksi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
"Dalam evaluasi tersebut, Sulawesi Tenggara berada pada kuadran I bersama enam provinsi lainnya di Indonesia," katanya.
Menurutnya, hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBD Sultra termasuk dalam kategori pertumbuhan tinggi serta berpihak pada upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja.
"Hal ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran Sultra sebagaimana yang disajikan BPS Sultra," katanya. (Ant).
"Hasil kajian dan analisis dari lembaga yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan adanya perbaikan terhadap kebijakan yang ditetapkan di Sultra," kata Nur Alam saat sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka mendengarkan pidato Presiden serangkaian peringatan HUT ke-66 RI, di Kendari, Selasa.
Secara pragmatis, kata Nur Alam, dapat dikonfirmasi melalui lembaga otoritas keuangan seperti Bank Indonesia serta beberapa indikator empiris yang tercermin dalam dinamika ekonomi masyarakat.
"Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan Sultra pada 2011 sebesar 14,56 persen turun dari 21,33 persen pada 2007," katanya.
Pertumbuhan ekonomi naik dari 7,96 persen pada 2007 menjadi 8,19 persen di tahun 2010, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan naik dari Rp4,39 juta tahun 2007 menjadi Rp5,41 juta pada 2011.
"Untuk PDRB harga berlaku naik dari Rp8,44 juta pada 2007 menjadi Rp14,72 juta tahun 2011. Angka pengangguran dapat ditekan dari 6,40 persen menjadi 4,34 persen pada periode sama atau ekuivalen dengan pengurangan pengangguran sebanyak 103.077 orang," katanya.
Ia mengatakan, hasil evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam temu konsultasi triwulan pertama tahun 2011, oleh Bappenas, menunjukkan kinerja pembangunan dari segi kualitas pertumbuhan ekonomi maupun kualitas peningkatan APBD, cukup tinggi dalam mereduksi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
"Dalam evaluasi tersebut, Sulawesi Tenggara berada pada kuadran I bersama enam provinsi lainnya di Indonesia," katanya.
Menurutnya, hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBD Sultra termasuk dalam kategori pertumbuhan tinggi serta berpihak pada upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja.
"Hal ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran Sultra sebagaimana yang disajikan BPS Sultra," katanya. (Ant).