"Menteri Susi juga membahas hak laut, pengembangan wilayah kawasan lindung di laut, kejahatan perikanan lintas negara yang terorganisir sampai dengan diperlukannya common platform yang dapat dijadikan dasar pengembangan komitmen di tingkat global, nasional maupun regional untuk menyelamatkan laut dunia," demikian siaran pers Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan pada pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa, 19/06 di Museum Kemaritiman Norwegia dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara di antaranya Norwegia, Jepang, Australia, Portugal, Meksiko, Palau, Fiji, Chile dan Namibia Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan perhatian khusus tentang komitmen komitmen yang dilakukan dalam kerangka our ocean conference/OOC maupun UN Ocean Conference yang pertama di New York. Untuk OOC saja (sejak OOC 1 sampai dengan OOC 4) telah diidentifikasi terdapat 663 komitmen.
Lebih lanjut, Menteri Susi menjelaskan banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal yang positif sebagai wujud peningkatan kesadaran negara, namun demikian terdapat kekhawatiran komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada platform umum yakni konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedang dihadapi.
Tapi yang terjadi adalah terlalu banyak komitmen tidak berdampak pada perbaikan kondisi laut dunia. Dalam forum tersebut dirinya juga mengangkat isu perlunya perangkat monitoring dan evaluasi terhadap komitmen-komitmen negara dan non negara tentang kemajuan, keberhasilan dan dampak/perubahan kondisi.
Usulkan dua hal penting
Menteri Susi yang dalam pertemuan tingkat tinggi ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia mengusulkan dua hal penting, pertama komitmen yang disampaikan haruslah berdasarkan platform umum yang dibangun terlebih dahulu. Platform umum ini akan menjadi basis pengembangan komitmen.
Kedua mekanisme penilaian atau pengukuran mengenai kemajuan, tingkat kesuksesan dan dampak sehingga kekhawatiran komitmen hanya sebatas di atas kertas dapat dihindari.
Mengenai ekonomi samudra berkelanjutan yang menjadi tema panel pertemuan itu, selain membahas tentang kualitas komitmen dan perlunya perangkat pemantauan terhadap komitmen komitmen penyehatan laut, isu "overfishing dan IUU Fishing/IUUF" juga menjadi isu yang dibahas dalam pertemuan ini khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas yang masih memperbolehkan transhipment.
Banyak tindak pidana penyelundupan dan kejahatan lainnya terjadi di laut lepas ini karena tidak ada larangan melakukan "transhipment". Oleh sebab itu, praktik transhipment di tengah laut khususnya di laut lepas harus dilarang.
Apabila transhipment masih terus terjadi, maka perjanjian internasional Port State Measures Agreement (PSMA) sebagai perangkat hukum internasional tidak dapat berjalan efektif karena banyak kapal ikan justru tidak bersandar di pelabuhan, sehingga PSMA tidak terlalu memberikan manfaat bagi negara pelabuhan dalam mencegah IUUF.
Menteri Susi dalam kesempatan ini mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi ini perlu bersinergi dengan platform OOC. OOC memiliki kelebihan dalam pengumpulan komitmen-komitmen pemyehatan laut, sementara pertemuan tingkat tinggi ini memiliki kemampuan membangun platform umum dan peta jalan dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan pemenuhan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 14 pada tahun 2020 dan 2030.
Baca juga: Menteri Susi ajak lembaga Norwegia kembangkan litbang
Baca juga: Kisah Susi tenggelamkan kapal pencuri ikan masuk New York Times
Baca juga: Susi paparkan tiga pilar perikanan ke Norwegia
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
