Dengan kualitas SDM yang baik, mereka bisa berkompetisi di tengah era persaingan bebas saat ini."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Menperin menegaskan, regulasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
“Jadi, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia,” kata Airlangga mealui keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menkumham: isu tenaga kerja asing terlalu dipolitisasi
Kemenperin mencatat, selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.
Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen tahun 2017.
Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0.
Pasalnya, keterampilan para pekerja tersebut mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.
“Setelah 3,5 tahun pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Dengan kualitas SDM yang baik, mereka bisa berkompetisi di tengah era persaingan bebas saat ini,” kata Airlangga.
Baca juga: Lekat: Isu TKA dipolitisasi timbulkan ketakutan masyarakat
Menperin menyampaikan, seiring dengan beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri, semestinya dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal.
“Untuk itu, kami menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi guna menciptakan SDM yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan industri dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional,” tuturnya.
Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta DKI Jakarta dan Banten.
Baca juga: Menaker: TKA di Indonesia masih proposional
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018
