Ternate (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenekeu) Maluku Utara (Malut) alokasikan belanja untuk mendanai program ketahanan sumber daya air sebesar Rp172,11 miliar dalam mendukung program di sektor pertanian Malut.
"Memang, program ketersediaan akses dan konsumsi program berkualitas sebesar Rp13,83 miliar. Program lainnya yang turut berkontribusi untuk mendukung sektor pertanian adalah Kedai Panganmu dan KUR," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut, Tunas Agung Jiwa Brata di Ternate, Sabtu.
Tunas Agung Jiwa Brata juga menyampaikan isu lokal regional Malut mengenai fenomena gagal salur DAK Fisik tahun anggaran 2024 wilayah Malut.
Di samping itu, hasil analisis penyebab gagal salur tersebut adalah terdapat dokumen penyaluran yang belum disampaikan ke KPPN, capaian output pada proyek tidak memenuhi syarat salur, dan dokumentasi yang disampaikan melewati batas waktu.
Atas kendala gagal salur tersebut, dampak terhadap Pemkab adalah Pemkab Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara hanya dapat melanjutkan proyek menggunakan sumber dana dari APBD 2025.
Sedangkan, untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat harus memperpanjang waktu penyelesaian proyek dan menggunakan sumber dari APBD 2025.
Sedangkan dampak untuk masyarakat adalah membebani APBD, terhambat perputaran ekonomi, risiko meningkatnya biaya pembangunan, dan penurunan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, hasil Analisis Pengaruh Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Ketahanan Pangan Terhadap Produktivitas Padi menunjukkan bahwa intervensi belanja K/L berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dimana belanja K/L dilakukan secara signifikan dengan produktivitas padi.
"Salah satu bentuk proyek strategis yang dibangun untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap produktivitas padi adalah pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi," ujarnya.