Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah penegakan kode etik dan hukum terhadap aparat keamanan, menjadi hal yang disorot oleh rakyat.
Menurut dia, masalah-masalah yang menjadi perhatian rakyat tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi-komisi yang bermitra dengan lembaga-lembaga terkait.
"DPR RI dan pemerintah harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat," kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain permasalahan program MBG dan aparat keamanan, menurut dia, ada sejumlah hal lainnya yang disoroti rakyat. Di antaranya soal perizinan, penggunaan dan pengawasan senjata api oleh aparat, penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah.
Kemudian, soal stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV.
Lalu soal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.
Kemudian, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi.
Selanjutnya soal meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.
"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," kata dia.
Di sisi lain, menurut dia, DPR dan Pemerintah juga telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Badan Haji (BPIH) tahun 2025.
Hal tersebut, kata dia, merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji.