Kendari (ANTARA) - Jaringan Perempuan Pesisir (JPP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar konsolidasi gerakan perempuan pesisir untuk meningkatkan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi itu.
Koordinator JPP Sultra Mutmainna di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi tersebut membahas tentang kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, kekerasan berbasis gender online, dan hak-hak perempuan lainnya di daerah pesisir.
"Serta juga dimaksudkan melahirkan kader-kader perempuan muda yang akan menjadi pemimpin di daerah," katanya.
Dia menyebutkan bahwa jaringan perempuan pesisir berada di tiga wilayah di Bumi Anoa, antara lain Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan.
"Jadi, jaringan perempuan pesisir itu baru ada tiga," ujarnya.
Mutmainna menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan melahirkan perempuan pembela hak asasi manusia (HAM) dan masalah-masalah perempuan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
"Semoga di kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan dan perempuan pembela HAM di daerah pesisir," katanya.
Ia menjelaskan bahwa perempuan pesisir merupakan pilar utama dalam masyarakat, memiliki pengetahuan lokal dengan keuletan yang luar biasa serta semangat juang yang tak pernah padam. Namun perempuan pesisir seringkali menghadapi berbagai kendala dan diskriminasi.
"Melalui pertemuan ini kita ingin memastikan bahwa suara dan masalah perempuan pesisir didengar," ucapnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, kata dia, JPP Sultra memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan bagi masyarakat pesisir.
"Mari kita bekerja sama dengan semangat gotong royong, saling mendukung dan saling memperkuat dengan demikian kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi perempuan pesisir dan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.