Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan lembaga pusat untuk memperkuat digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.
“Kami meminta masukan, juga apa yang perlu diperbaiki dari sistem, SOP (standar operasional prosedur), regulasi, dan kewenangan. Nah, di sini masukan itu akan kami olah dan perkuat untuk perbaikan sistem,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui setelah
Rakornas di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Wamendagri menjelaskan bahwa mendengarkan masukan dari lembaga pusat dilaksanakan karena mereka dinilai memiliki banyak kepentingan untuk memanfaatkan data dukcapil.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri juga mendengarkan testimoni dari lembaga pusat tentang manfaat penggunaan data kependudukan.
Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya dalam membangun infrastruktur publik digital harus memastikan dua hal. Pertama, kata dia, akses yang inklusif bagi semua warga.
“Kedua, semua targetnya harus ada dampak bagi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bukan membangun suatu sistem yang menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi harus memberikan dampak bagi semua,” ujarnya.
Dua hal tersebut, kata dia, dapat terwujud bila Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bekerja keras secara luar biasa dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.
“Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain,” kata Wamendagri.
Berdasarkan keterangan Kemendagri, rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.065 partisipan yang berasal dari 478 lembaga pengguna pusat yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Kami meminta masukan, juga apa yang perlu diperbaiki dari sistem, SOP (standar operasional prosedur), regulasi, dan kewenangan. Nah, di sini masukan itu akan kami olah dan perkuat untuk perbaikan sistem,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui setelah
Rakornas di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Wamendagri menjelaskan bahwa mendengarkan masukan dari lembaga pusat dilaksanakan karena mereka dinilai memiliki banyak kepentingan untuk memanfaatkan data dukcapil.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri juga mendengarkan testimoni dari lembaga pusat tentang manfaat penggunaan data kependudukan.
Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya dalam membangun infrastruktur publik digital harus memastikan dua hal. Pertama, kata dia, akses yang inklusif bagi semua warga.
“Kedua, semua targetnya harus ada dampak bagi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bukan membangun suatu sistem yang menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi harus memberikan dampak bagi semua,” ujarnya.
Dua hal tersebut, kata dia, dapat terwujud bila Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bekerja keras secara luar biasa dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.
“Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain,” kata Wamendagri.
Berdasarkan keterangan Kemendagri, rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.065 partisipan yang berasal dari 478 lembaga pengguna pusat yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.