Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara mencatat realisasi Pendapatan Negara di wilayah itu per 15 November 2024 mencapai Rp3,99 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Minggu, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp3,99 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp3,2 triliun, dan dari sektor PNBP sebesar Rp790 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi Pendapatan Negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 4,24 persen, sementara PNBP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi Belanja Negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp22,75 triliun dari total pagu sebesar Rp27,80 triliun yang terdiri atas Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp6,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp15,86 triliun
"Jika di persentase total realisasi Belanja Negara sebesar 81,86 persen dari pagu, terdiri atas Belanja K/L sebesar 75,7 persen dari pagu dan TKD sebesar 84,86 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun (yoy), Belanja K/L tumbuh sebesar 0,55 persen dan belanja TKD meningkat mencapai 6,02 persen.
Pada Belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp1,62 triliun atau 23,62 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.
Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Perhubungan 36,06 persen, kemudian diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 26,61 persen.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Minggu, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp3,99 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp3,2 triliun, dan dari sektor PNBP sebesar Rp790 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi Pendapatan Negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 4,24 persen, sementara PNBP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi Belanja Negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp22,75 triliun dari total pagu sebesar Rp27,80 triliun yang terdiri atas Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp6,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp15,86 triliun
"Jika di persentase total realisasi Belanja Negara sebesar 81,86 persen dari pagu, terdiri atas Belanja K/L sebesar 75,7 persen dari pagu dan TKD sebesar 84,86 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun (yoy), Belanja K/L tumbuh sebesar 0,55 persen dan belanja TKD meningkat mencapai 6,02 persen.
Pada Belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp1,62 triliun atau 23,62 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.
Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Perhubungan 36,06 persen, kemudian diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 26,61 persen.