Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan bahwa pemutusan akses operasional judi online seperti konektivitas dan sistem pembayaran harus menjadi prioritas utama pemerintah karena saat ini terus berkembang sebab akses mudah.
"Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, aktivitas ini akan terus berlangsung," kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis.
Nurul mengemukakan bahwa kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah langkah yang sangat strategis.
"Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya," tuturnya.
Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif. Namun, Nurul Arifin juga mengingatkan bahwa pelaku judi online sering kali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain.
Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi online.
"Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi online akan terus ada," ujarnya dalam keterangan resmi.
Nurul menyarankan agar Pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.
Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, menurut dia, pelaku judi online akan kehilangan pasar utamanya.
Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.
"Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya, sedangkan aktor besar tetap bebas. Ekosistem ini akan terus bertahan," katanya.
Menko Polkam Budi Gunawan menyebutkan salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini.
Selain itu, kata dia, pendidikan tentang bahaya judi online untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online.
"Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, aktivitas ini akan terus berlangsung," kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis.
Nurul mengemukakan bahwa kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah langkah yang sangat strategis.
"Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya," tuturnya.
Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif. Namun, Nurul Arifin juga mengingatkan bahwa pelaku judi online sering kali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain.
Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi online.
"Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi online akan terus ada," ujarnya dalam keterangan resmi.
Nurul menyarankan agar Pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.
Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, menurut dia, pelaku judi online akan kehilangan pasar utamanya.
Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.
"Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya, sedangkan aktor besar tetap bebas. Ekosistem ini akan terus bertahan," katanya.
Menko Polkam Budi Gunawan menyebutkan salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini.
Selain itu, kata dia, pendidikan tentang bahaya judi online untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online.