Kendari (ANTARA) - Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lia atas nama Pj.Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan terima kasih serta apresiasi kepada pemerintah pusat atas keberhasilan dalam menyelesaikan peta jalan (Roadmap) hilirisasi Aspal Buton.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Sultra, Asrun Lio, saat memberikan sambutan pada kegiatan Rilis Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Aspal Buton, Jumat (1/11), di Jakarta.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo di Sultra, tepatnya pada PT Wika Bitumen Kabupaten Buton," katanya.
Dia melanjutkan, selain itu juga pada acara Business Matching dan penghargaan P3DN di Istora Senayan, pada tanggal 15 maret 2023 lalu, dimana beliau menekankan pentingnya hilirisasi Aspal Buton dalam rangka mendorong kemandirian industri nasional.
"Saya juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pemerintah untuk membeli semua produk Aspal Buton melalui e-katalog, hal ini merupaka langkah penting yang tidak terlepas dari dukungan instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022. Semoga langkah ini semakin memperkuat posisi produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kita," ungkapnya.
Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi Sultra berharap langkah positif ini selain membawa kemajuan bagi sektor industri, juga memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya kita sepakat untuk terus bersama-sama mendukung upaya ini agar visi dan misi pembangunan dapat tercapai dengan sukses," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, mewakili Pj Gubernur, Sekda Sultra menyampaikan dasar hukum yang mendukung pemanfaatan Aspal Buton, yaitu :
1. Inpres No. 2/2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Permen PUPR No. 18/2018 tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan;
3. Permendagri No. 15/2023 ttg pedoman penyusunan apbd ta 2024;
4. Perda Provinsi Sultra No. 2/2016 tentang pemanfaatan aspal buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten/kota.
"Dasar hukum ini menjadi kerangka yang solid untuk mengoptimalkan potensi aspal buton dalam rangka memajukan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Melalui kesempatan itu juga, Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menerangkan, Aspal Buton memiliki beberapa jenis produk, antara lain asbuton butir 5/20 dengan kelas penetrasi 5% dan kadar bitumen 20%, serta asbuton butir 50/30 dengan kadar bitumen 30%.
"Selain itu kita juga memproduksi asbuton pracampur, asbuton murni, dan cphma.
Ketersediaan deposit aspal di Pulau Buton mencapai 663 juta ton, setara dengan 133 juta ton aspal murni, yang dapat memenuhi kebutuhan aspal Indonesia selama 100 tahun ke depan. Deposit ini tersebar di Kabupaten Buton dan Buton Utara, termasuk blok-blok penting seperti Ronggi, Kabulangka, dan Lawele," paparnya.
Tak hanya itu, lanjut Sekda Sultra, Sultra juga kaya akan bahan galian unggulan lainnya, seperti nikel, aspal curah, dan emas. Dalam upaya memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri, penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal di Buton akan segera dituntaskan.
"Kebutuhan aspal nasional berkisar antara 1,3 hingga 1,5 juta ton per tahun, sementara produksi aspal buton saat ini hanya mencapai 350.000 ton per tahun, yang merupakan 25% dari total kebutuhan nasional. Sebagian besar sisanya masih diimpor dari Singapura. Namun, produk aspal termasuk dalam kategori bebas ekspor dan tidak dikenakan bea keluar saat diekspor, dengan harga ekspor berkisar antara 125 USD hingga 150 USD per ton," terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra sekali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian/Lembaga lainya yang telah menyelesaikan peta jalan hilirisasi Aspal Buton, serta para mitra perusahaan.
"Tentunya saya berharap langkah-langkah ini akan terus mendorong pertumbuhan industri di daerah Sultra, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Dia menambahkan, jika pada prinsipnya pemerintah daerah akan selalu mendukung investasi di Sultra, selama memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan daerah.
"Semoga Allah ubhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, rahmat, dan keberkahan-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah dan upaya yang kita lakukan untuk kebaikan daerah kita bumi anoa sulawesi tenggara tercinta," harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya para pejabat eselon I dan II, yakni Kementerian Perindustrian RI, Kementerian ESDM RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perhubungan, Badan Standarisasi Nasional, Otorita Ibukota Nusantara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selanjutnya, para kepala daerah di Sultra atau yang mewakili, Bupati Buton Utara, Pj Bubati Buton, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Wali Kota Baubau. Termasuk Pimti Pratama yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimatan Timur, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung. Tak lupa para pimpinan perusahaan asosiasi dan industri, para pimpinan PT Surveyor Indonesia, dan berbagai pihak terkait lainnya
Hal tersebut diungkapkan Sekda Sultra, Asrun Lio, saat memberikan sambutan pada kegiatan Rilis Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Aspal Buton, Jumat (1/11), di Jakarta.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo di Sultra, tepatnya pada PT Wika Bitumen Kabupaten Buton," katanya.
Dia melanjutkan, selain itu juga pada acara Business Matching dan penghargaan P3DN di Istora Senayan, pada tanggal 15 maret 2023 lalu, dimana beliau menekankan pentingnya hilirisasi Aspal Buton dalam rangka mendorong kemandirian industri nasional.
"Saya juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pemerintah untuk membeli semua produk Aspal Buton melalui e-katalog, hal ini merupaka langkah penting yang tidak terlepas dari dukungan instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022. Semoga langkah ini semakin memperkuat posisi produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kita," ungkapnya.
Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi Sultra berharap langkah positif ini selain membawa kemajuan bagi sektor industri, juga memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya kita sepakat untuk terus bersama-sama mendukung upaya ini agar visi dan misi pembangunan dapat tercapai dengan sukses," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, mewakili Pj Gubernur, Sekda Sultra menyampaikan dasar hukum yang mendukung pemanfaatan Aspal Buton, yaitu :
1. Inpres No. 2/2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Permen PUPR No. 18/2018 tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan;
3. Permendagri No. 15/2023 ttg pedoman penyusunan apbd ta 2024;
4. Perda Provinsi Sultra No. 2/2016 tentang pemanfaatan aspal buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten/kota.
"Dasar hukum ini menjadi kerangka yang solid untuk mengoptimalkan potensi aspal buton dalam rangka memajukan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Melalui kesempatan itu juga, Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menerangkan, Aspal Buton memiliki beberapa jenis produk, antara lain asbuton butir 5/20 dengan kelas penetrasi 5% dan kadar bitumen 20%, serta asbuton butir 50/30 dengan kadar bitumen 30%.
"Selain itu kita juga memproduksi asbuton pracampur, asbuton murni, dan cphma.
Ketersediaan deposit aspal di Pulau Buton mencapai 663 juta ton, setara dengan 133 juta ton aspal murni, yang dapat memenuhi kebutuhan aspal Indonesia selama 100 tahun ke depan. Deposit ini tersebar di Kabupaten Buton dan Buton Utara, termasuk blok-blok penting seperti Ronggi, Kabulangka, dan Lawele," paparnya.
Tak hanya itu, lanjut Sekda Sultra, Sultra juga kaya akan bahan galian unggulan lainnya, seperti nikel, aspal curah, dan emas. Dalam upaya memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri, penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal di Buton akan segera dituntaskan.
"Kebutuhan aspal nasional berkisar antara 1,3 hingga 1,5 juta ton per tahun, sementara produksi aspal buton saat ini hanya mencapai 350.000 ton per tahun, yang merupakan 25% dari total kebutuhan nasional. Sebagian besar sisanya masih diimpor dari Singapura. Namun, produk aspal termasuk dalam kategori bebas ekspor dan tidak dikenakan bea keluar saat diekspor, dengan harga ekspor berkisar antara 125 USD hingga 150 USD per ton," terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra sekali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian/Lembaga lainya yang telah menyelesaikan peta jalan hilirisasi Aspal Buton, serta para mitra perusahaan.
"Tentunya saya berharap langkah-langkah ini akan terus mendorong pertumbuhan industri di daerah Sultra, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Dia menambahkan, jika pada prinsipnya pemerintah daerah akan selalu mendukung investasi di Sultra, selama memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan daerah.
"Semoga Allah ubhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, rahmat, dan keberkahan-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah dan upaya yang kita lakukan untuk kebaikan daerah kita bumi anoa sulawesi tenggara tercinta," harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya para pejabat eselon I dan II, yakni Kementerian Perindustrian RI, Kementerian ESDM RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perhubungan, Badan Standarisasi Nasional, Otorita Ibukota Nusantara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selanjutnya, para kepala daerah di Sultra atau yang mewakili, Bupati Buton Utara, Pj Bubati Buton, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Wali Kota Baubau. Termasuk Pimti Pratama yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimatan Timur, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung. Tak lupa para pimpinan perusahaan asosiasi dan industri, para pimpinan PT Surveyor Indonesia, dan berbagai pihak terkait lainnya