Jakarta (ANTARA) - Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto diundang oleh Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape untuk menghadiri upacara peringatan HUT Ke-50 PNG di Port Moresby, PNG, pada 16 September 2025.
Prabowo, yang menerima undangan itu langsung dari PM Marape, pun berjanji akan memenuhi undangan tersebut.
“Saya atas nama negara ini menghaturkan undangan untuk beliau menghadiri upacara peringatan HUT Ke-50 kami tahun depan, dan beliau langsung menjawab dia menerima undangan itu dan akan kembali ke sini untuk upacara HUT itu,” kata PM Marape saat jumpa pers bersama Prabowo setelah keduanya bertemu di Kantor PM PNG, Port Moresby, Rabu (21/8).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengundang PM Marape untuk menghadiri acara pelantikan dia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.
“Perdana Menteri Australia juga menerima undangan itu. Jadi, kami berdua akan bersama-sama ke sana sebagai tiga negara (RI, Australia, PNG) yang saling bertetangga di wilayah sentral kawasan Indo-Pasifik. Kita ada di jantungnya Indo-Pasifik. Oleh karena itu, saya menerima undangan ini atas nama kita semua untuk menghadiri acara pelantikan di Indonesia,” kata PM Marape.
Dalam acara yang sama, Prabowo menyambut baik kesediaan PM Marape hadir acara pelantikan.
“Saya juga ingin anda menjadi pemimpin asing pertama yang berkunjung ke rumah saya di Jakarta,” kata Prabowo ke PM Marape.
Dalam acara jumpa pers itu, Prabowo juga sempat berkelakar, dia dan PM Marape punya kesamaan. “Persamaan antara saya dengan PM Marape, dia PM Ke-8 PNG, dan Insyaallah saya akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan perjalanannya dari Canberra, Australia, ke Port Moresby, PNG, Rabu, untuk bertemu PM Marape. Dalam acara itu, Prabowo dan Marape menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan baik RI-PNG dan memperluas bidang-bidang kerja sama.
Prabowo menekankan beberapa isu dalam pertemuan itu, di antaranya terkait bidang ekonomi, pendidikan, industri, pertambangan, pertahanan, dan kebudayaan. Sementara, PM Marape menekankan dua negara perlu meningkatkan hubungan antarwarga (people-to-people) dan bisnis ke bisnis (B2B).
Prabowo, yang menerima undangan itu langsung dari PM Marape, pun berjanji akan memenuhi undangan tersebut.
“Saya atas nama negara ini menghaturkan undangan untuk beliau menghadiri upacara peringatan HUT Ke-50 kami tahun depan, dan beliau langsung menjawab dia menerima undangan itu dan akan kembali ke sini untuk upacara HUT itu,” kata PM Marape saat jumpa pers bersama Prabowo setelah keduanya bertemu di Kantor PM PNG, Port Moresby, Rabu (21/8).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengundang PM Marape untuk menghadiri acara pelantikan dia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.
“Perdana Menteri Australia juga menerima undangan itu. Jadi, kami berdua akan bersama-sama ke sana sebagai tiga negara (RI, Australia, PNG) yang saling bertetangga di wilayah sentral kawasan Indo-Pasifik. Kita ada di jantungnya Indo-Pasifik. Oleh karena itu, saya menerima undangan ini atas nama kita semua untuk menghadiri acara pelantikan di Indonesia,” kata PM Marape.
Dalam acara yang sama, Prabowo menyambut baik kesediaan PM Marape hadir acara pelantikan.
“Saya juga ingin anda menjadi pemimpin asing pertama yang berkunjung ke rumah saya di Jakarta,” kata Prabowo ke PM Marape.
Dalam acara jumpa pers itu, Prabowo juga sempat berkelakar, dia dan PM Marape punya kesamaan. “Persamaan antara saya dengan PM Marape, dia PM Ke-8 PNG, dan Insyaallah saya akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan perjalanannya dari Canberra, Australia, ke Port Moresby, PNG, Rabu, untuk bertemu PM Marape. Dalam acara itu, Prabowo dan Marape menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan baik RI-PNG dan memperluas bidang-bidang kerja sama.
Prabowo menekankan beberapa isu dalam pertemuan itu, di antaranya terkait bidang ekonomi, pendidikan, industri, pertambangan, pertahanan, dan kebudayaan. Sementara, PM Marape menekankan dua negara perlu meningkatkan hubungan antarwarga (people-to-people) dan bisnis ke bisnis (B2B).