Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan lima konsep penting untuk meningkatkan pengelolaan obat dan makanan di Indonesia.
"Pesan yang dititipkan ke kami oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan, intinya ada lima konsep penting menurut saya," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Pertama, ia mencatat bahwa harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara obat paten dan generik, serta kebutuhan untuk regulasi yang lebih baik.
Untuk itu, ia akan mendorong mekanisme regulasi yang baik dalam rangka menekan perbedaan harga obat di tanah air.
Kedua, katanya, koordinasi antar-lembaga menjadi kunci penting. BPOM perlu bekerja sama dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat.
"Tentu berkoordinasi juga dengan apa yang kita sebut dengan BPJS, dan asosiasi-asosiasi, asosiasi farmasi, asosiasi perusahaan obat, asosiasi perusahaan makanan, dan sebagainya. Itu perlu ditingkatkan," ujarnya.
Ketiga, kata dia, banyak obat inovatif yang telah disetujui di negara maju namun belum tersedia di Indonesia.
Ia menekankan perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia.
"Misalnya, produk biologi. Sudah disahkan misalnya di Eropa atau di Amerika, bertahun-tahun sampai di sini belum masuk ke Indonesia, dan itu menyebabkan semakin mahalnya obat," katanya.
Keempat. ujarnya, inovasi dalam regulasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Produk biologi dan terapi genetik, misalnya, memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari uji klinis konvensional.
"Tetapi ada inovasi obat-obat produk biologi, misalnya terapi genetik, dan sebagainya, itu tidak mengikuti jalur seperti itu. Dia membutuhkan strategi spesifik dan ini saatnya ada beberapa spesial regulasi di Badan POM yang perlu diperbaiki," katanya.
Kelima, Ikrar menyatakan bahwa BPOM harus meningkatkan standar dan reputasinya untuk bersaing secara global. Dengan memperbaiki status dan kepercayaan, produk yang disetujui oleh BPOM akan lebih mudah diterima di pasar internasional, mendukung ekspor produk Indonesia.
"Misalnya, produk-produk obat atau produk minuman atau produk ini yang sudah dapat pengesahan di Badan POM, itu langsung secara mudah terpercaya di berbagai negara," katanya.
"Pesan yang dititipkan ke kami oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan, intinya ada lima konsep penting menurut saya," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Pertama, ia mencatat bahwa harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara obat paten dan generik, serta kebutuhan untuk regulasi yang lebih baik.
Untuk itu, ia akan mendorong mekanisme regulasi yang baik dalam rangka menekan perbedaan harga obat di tanah air.
Kedua, katanya, koordinasi antar-lembaga menjadi kunci penting. BPOM perlu bekerja sama dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat.
"Tentu berkoordinasi juga dengan apa yang kita sebut dengan BPJS, dan asosiasi-asosiasi, asosiasi farmasi, asosiasi perusahaan obat, asosiasi perusahaan makanan, dan sebagainya. Itu perlu ditingkatkan," ujarnya.
Ketiga, kata dia, banyak obat inovatif yang telah disetujui di negara maju namun belum tersedia di Indonesia.
Ia menekankan perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia.
"Misalnya, produk biologi. Sudah disahkan misalnya di Eropa atau di Amerika, bertahun-tahun sampai di sini belum masuk ke Indonesia, dan itu menyebabkan semakin mahalnya obat," katanya.
Keempat. ujarnya, inovasi dalam regulasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Produk biologi dan terapi genetik, misalnya, memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari uji klinis konvensional.
"Tetapi ada inovasi obat-obat produk biologi, misalnya terapi genetik, dan sebagainya, itu tidak mengikuti jalur seperti itu. Dia membutuhkan strategi spesifik dan ini saatnya ada beberapa spesial regulasi di Badan POM yang perlu diperbaiki," katanya.
Kelima, Ikrar menyatakan bahwa BPOM harus meningkatkan standar dan reputasinya untuk bersaing secara global. Dengan memperbaiki status dan kepercayaan, produk yang disetujui oleh BPOM akan lebih mudah diterima di pasar internasional, mendukung ekspor produk Indonesia.
"Misalnya, produk-produk obat atau produk minuman atau produk ini yang sudah dapat pengesahan di Badan POM, itu langsung secara mudah terpercaya di berbagai negara," katanya.