Kendari (ANTARA) - BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan KB pascapersalinan dapat menurunkan prevalensi angka stunting di Bumi Anoa Sultra sehingga mencapai target sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, di Kendari, Senin, mengatakan bahwa KB pascapersalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi sejak masa pascakelahiran bayi (pasca plasenta) hingga nifas kurang lebih 42 hari atau 6 minggu sesudah ibu melahirkan.
"Jadi KB pascapersalinan merupakan salah satu upaya pendukung yang sesuai dengan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB pascapersalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting," katanya.
Ia menuturkan bahwa manfaat KB pascapersalinan yaitu penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi setelah melahirkan atau pada saat masa nifas.
Ia menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2024 capaian KB pasca persalinan di Provinsi Sultra berada pada angka 20.912 atau sekitar 59,4% dari target yang ditetapkan.
"Kami harapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelayanan KB pascapersalinan apalagi saat ini kita terbantu dengan adanya tim pendamping keluarga," kata Asmar.
Ia menjelaskan, tim pendamping keluarga itu ikut mensosialisasikan KB pascapersalinan pada kegiatan pendampingan baik pendampingan catin, ibu hamil dan pasca persalinan.
Ia menambahkan bahwa di tahun 2023 lalu capaian pelayanan KB pascapersalinan di Sultra memberikan hasil positif dengan capaian tertinggi salah satunya yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan Kespro BKKBN Sultra, dr. Fithriyani Abu Kasim, mengatakan bahwa dalam rangka menjarangkan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka penting untuk memastikan bahwa tim pendamping keluarga bekerja untuk mensosialisasikan KB pasca persalinan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, di Kendari, Senin, mengatakan bahwa KB pascapersalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi sejak masa pascakelahiran bayi (pasca plasenta) hingga nifas kurang lebih 42 hari atau 6 minggu sesudah ibu melahirkan.
"Jadi KB pascapersalinan merupakan salah satu upaya pendukung yang sesuai dengan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB pascapersalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting," katanya.
Ia menuturkan bahwa manfaat KB pascapersalinan yaitu penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi setelah melahirkan atau pada saat masa nifas.
Ia menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2024 capaian KB pasca persalinan di Provinsi Sultra berada pada angka 20.912 atau sekitar 59,4% dari target yang ditetapkan.
"Kami harapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelayanan KB pascapersalinan apalagi saat ini kita terbantu dengan adanya tim pendamping keluarga," kata Asmar.
Ia menjelaskan, tim pendamping keluarga itu ikut mensosialisasikan KB pascapersalinan pada kegiatan pendampingan baik pendampingan catin, ibu hamil dan pasca persalinan.
Ia menambahkan bahwa di tahun 2023 lalu capaian pelayanan KB pascapersalinan di Sultra memberikan hasil positif dengan capaian tertinggi salah satunya yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan Kespro BKKBN Sultra, dr. Fithriyani Abu Kasim, mengatakan bahwa dalam rangka menjarangkan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka penting untuk memastikan bahwa tim pendamping keluarga bekerja untuk mensosialisasikan KB pasca persalinan.