Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengangkat berbagai isu pertanian, seperti perlunya peningkatan nilai tukar petani, dalam Forum Parlemen Antar-Negara ASEAN, untuk mewujudkan petani yang lebih berdaya.
“Nilai tukar petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Fadli Zon, penting bagi petani, pekebun, dan peternak untuk meraup untung hingga 30 persen.
Fadli juga menyarankan perlunya sebuah UU omnibus untuk sektor pertanian, mengingat saat ini legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam.
Yang dimaksud dengan undang-undang omnibus adalah undang-undang yang mencakup banyak aspek, dalam hal ini terkait sektor pertanian.
Selain itu, Fadli juga menyoroti fungsi Kementerian Pertanian yang perlu diperkuat.
“Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmasi ke sektor pertanian,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengatakan bahwa regenerasi petani juga menjadi sebuah keperluan. Petani milenial di Indonesia baru sekitar 21 persen.
“Oleh karenanya, pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak, kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” ucap Fadli.
Di sisi lain, tambahnya, tekanan demografi bertambah untuk penyediaan pangan. 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari. Pada saat yang sama, perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrem dan pasokan air, mempengaruhi kondisi pertanian.
Fadli menyimpulkan bahwasanya diperlukan beragam upaya untuk transformasi pertanian menuju agribisnis.
Oleh karenanya, peningkatan investasi untuk isu pertanian perlu dilakukan.
ASEAN-RAI (Responsible Agricultural Investment), menurut Fadli, dapat menjembatani upaya-upaya tersebut.
“Panduan tersebut bermanfaat mendasar, tidak hanya untuk sektor-sektor pertanian, tetapi pada tata kelola nasional. Semoga melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim pendukung bagi tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” ucapnya.
“Nilai tukar petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Fadli Zon, penting bagi petani, pekebun, dan peternak untuk meraup untung hingga 30 persen.
Fadli juga menyarankan perlunya sebuah UU omnibus untuk sektor pertanian, mengingat saat ini legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam.
Yang dimaksud dengan undang-undang omnibus adalah undang-undang yang mencakup banyak aspek, dalam hal ini terkait sektor pertanian.
Selain itu, Fadli juga menyoroti fungsi Kementerian Pertanian yang perlu diperkuat.
“Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmasi ke sektor pertanian,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengatakan bahwa regenerasi petani juga menjadi sebuah keperluan. Petani milenial di Indonesia baru sekitar 21 persen.
“Oleh karenanya, pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak, kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” ucap Fadli.
Di sisi lain, tambahnya, tekanan demografi bertambah untuk penyediaan pangan. 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari. Pada saat yang sama, perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrem dan pasokan air, mempengaruhi kondisi pertanian.
Fadli menyimpulkan bahwasanya diperlukan beragam upaya untuk transformasi pertanian menuju agribisnis.
Oleh karenanya, peningkatan investasi untuk isu pertanian perlu dilakukan.
ASEAN-RAI (Responsible Agricultural Investment), menurut Fadli, dapat menjembatani upaya-upaya tersebut.
“Panduan tersebut bermanfaat mendasar, tidak hanya untuk sektor-sektor pertanian, tetapi pada tata kelola nasional. Semoga melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim pendukung bagi tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” ucapnya.