Kendari (ANTARA) - Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi tenggara (Sultra) menyebut untuk realisasi pendapatan di wilayah Bumi Anoa periode 19 Juli 2024 mencapai Rp2,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari Senin, mengatakan realisasi sebesar Rp2,1 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp1,6 triliun lebih dan dari sektor PNBP sebesar Rp459,62 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan itu dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 3,32 persen, sementara penerimaan PNBP juga terkontraksi sebesar 3,39 persen," ujarnya.
Sementara itu untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp13,16 triliun dari total pagu sebesar Rp26,24 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah atau TKD.
"Jika di persentase total realisasi Belanja Negara sebesar 50,14 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 52,08 persen dari pagu dan TKD sebesar 49,34 persen dari pagu," sebutnya
Menurut Syarwan secara tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 1,74 persen dan belanja TKD juga meningkat mencapai 12,07 persen.
Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp648,38 miliar atau 16,21 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada KPU dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN masing-masing sebesar 42,37 persen dan 45,47 persen yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024, serta pelaksanaan Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL).
Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari Senin, mengatakan realisasi sebesar Rp2,1 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp1,6 triliun lebih dan dari sektor PNBP sebesar Rp459,62 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan itu dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 3,32 persen, sementara penerimaan PNBP juga terkontraksi sebesar 3,39 persen," ujarnya.
Sementara itu untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp13,16 triliun dari total pagu sebesar Rp26,24 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah atau TKD.
"Jika di persentase total realisasi Belanja Negara sebesar 50,14 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 52,08 persen dari pagu dan TKD sebesar 49,34 persen dari pagu," sebutnya
Menurut Syarwan secara tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 1,74 persen dan belanja TKD juga meningkat mencapai 12,07 persen.
Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp648,38 miliar atau 16,21 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada KPU dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN masing-masing sebesar 42,37 persen dan 45,47 persen yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024, serta pelaksanaan Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL).