| Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, bertempat salah satu hotel di Makassar, Rabu. |
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, dan dihadiri oleh para Narasumber yakni Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pangkogabwilhan II dan Kabaharkam Polri, Forkopimda TK I dan II, perwakilan Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam Rakor, Menkopolhukam menekankan hal yang menjadi perhatian yakni potensi gangguan keamanan. "Potensi gangguan keamanan masih menjadi perhatian utama, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun gangguan keamanan pasca Pilkada itu sendiri yang melibatkan para pendukung pasangan calon kepala daerah," ujarnya.
Menkopolhukam mengatakan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pemerintah Pusat dan Daerah harus berkoordinasi dan bersinergi dengan baik untuk memitigasi berbagai permasalahan yang ada dengan baik sehingga tidak membesar menjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkada serentak," lanjutnya.
"Seluruh komponen bangsa agar terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat," tambahnya.
Hadi juga menginstruksikan bagi ASN, TNI Polri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 agar netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Menkopolhukam menegaskan 5 (lima) hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, yakni :
1. Bersama-sama menjaga stabilitas di bidang Polhukam yang kondusif dan terkendali;
2. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku;
3. Optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan;
4. Terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat;
5. Meningkatkan pendidikan politik untuk berikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Narasumber, dalam kesempatannya menyampaikan data Pemerintah Daerah yang telah melakukan penyaluran pendanaan meliputi penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak.
"Saya juga mendorong para Kepala Daerah untuk segera mentransfer dana hibah kepada para pemangku. Kepada Bapak Pangkogabwilhan agar mendorong Rekan-Rekan TNI untuk pengajuan dana pengamanan kepada Pemerintahan Daerah," ujar Tito.
Pemerintah Daerah juga agar berperan aktif membantu dalam hal dukungan Sarpras bagi KPU dan Bawaslu semaksimal mungkin, gunakan anggaran yang ada. Apabila butuh dasar hukum, saya akan keluarkan surat edaran untuk pencairan BTT. Pastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 sukses.
Narasumber berikutnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari bermohon bantuan dari Rekan-Rekan TNI/Polri, Kejaksaan untuk mengawal penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah.
Hasyim juga memberikan perhatian khusus kepada para KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak rancu pada penetapan calon Kepala Daerah sesuai batasan umur didasari putusan MK serta status hukum para calon.
"Selanjutnya untuk daftar pemilih, DP4 Pilkada serentak sebanyak 207.110.768 jiwa terdiri dari 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan," ungkapnya.
Selanjutnya, Kabaharkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran mengungkapkan potensi kerawanan/konflik sosial pada Pilkada serentak 2024 untuk menjadi atensi.
"Isu SARA/politik identitas, provokasi media sosial, netralitas TNI Polri/ASN/Pj Kepala Daerah/incumbent, logistik Pemilu, dan lainnya. Para Kapolres agar mencermati dengan baik, kunci melalui cooling system dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas adalah kepemimpinan yang kuat dan adaptif (agile)," tegasnya.
Polri juga telah membentuk keterpaduan operasi dalam penanganan Pilkada serentak melalui Ops Nusantara Cooling System, Ops Kontijensi Aman Nusa 1,2, dan 3, serta Ops Mantap Praja 2024, tambahnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan isu krusial pelaksanaan Pemilihan tahun 2024 meliputi isu politik uang, potensi petahana/Pj, netralitas ASN, politisasi program kerja, netralitas penyelenggara, pemaknaan terhadap aturan, adaptasi teknologi informasi, dan isu hoaks/disinformasi.
"Kami minta unsur Pemerintah Daerah dan pengamanan untuk mereduksi segala potensi kerawanan di wilayahnya masing-masing," pinta Rahmat.
Narasumber terakhir, Pangkogabwilhan II Letjen TNI M. Khairil Lubis menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 memiliki potensi kerawanan lebih tinggi dari Pemilu.
"Kita harus mitigasi potensi kerawanan, cegah dini merupakan langkah yang harus kita lakukan. TNI menyiapkan 20.950 personel di Sulawesi, 14.926 personel, dan 4.062 personel di Maluku dan Maluku Utara untuk mendukung pengamanan Pilkada 2024," ujarnya.
Khairil juga mengungkapkan penekanan Panglima TNI dalam menjaga netralitas yakni tidak memihak dan tidak memberi dukungan, tidak memberikan fasilitas tempat/Sarpras milik TNI, dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih, serta menindak tegas prajurit TNI yang tidak netral.
Pj Gubernur Sultra Komjen Pol (Pur) Andap Budhi Tevianto ditempat yang sama mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Menkopolhukam, Mendagri serta Narasumber lainnya.
"Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara siap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami," ujar Pj Gubernur.
Sebagai informasi, merujuk data dari KPU daftar pemilih tetap di Sultra sebanyak 1.883.620 jiwa, dengan pemilih pemula tercatat sebanyak 73.262 jiwa atau sekitar 3,88% dari total pemilih. Pilkada ini akan melibatkan 4.588 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 7.213 petugas untuk pemutakhiran data pemilih.
Total anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tenggara mencapai Rp 338.506.339, termasuk alokasi untuk KPU, Bawaslu, Polda Sultra, dan Korem 143 HO.
Pj Gubernur juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi, yaitu kondisi geografis Sultra sebagai daerah kepulauan yang merupakan tantangan tersendiri dalam distribusi logistik dan pengamanan, utamanya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Beberapa daerah prioritas pengamanan dan distribusi logistik meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi.
Selain itu, program pendidikan politik kepada masyarakat direncanakan untuk menekan potensi kerawanan sosial dan meningkatkan partisipasi pemilih. "Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting.
"Mari kita bersama-sama menjaga situasi yang kondusif agar Pilkada serentak ini dapat berlangsung sukses dan damai," tutup Pj Gubernur Sultra.