Kendari (ANTARA) - Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan komunikasi dan kolaborasi antara UPT Kemdikbudristek yang ada di Sultra dengan melibatkan komunitas serta media lokal guna memperkenalkan program Direktorat Jenderal Pendidikam Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM).
Kepala BPMP Kendari Junaiddin Pagala, di Kendari, Sabtu, mengatakan, tujuan dilakukannya kolaborasi dengan para Key Opinion Leader (KOL) yakni seluruh UPT Kemdikbudristek di Sultra, komunitas dan media adalah untuk mengkomunikasikan terkait dengan program prioritas Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
“Program-program prioritas ini gambaran besarnya adalah kebijakan Merdeka belajar dari 26 episodeyang telah berjalan dimana ada 12 episode yang dikawal oleh BPMP Sulawesi Tenggara,”. Kata Junaiddin Pagala.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut diantaranya mencakup penghapusan USBN, penggantian UN dengan Asesmen Nasional, dan penyederhanaan RPP menjadi satu halaman serta system zonasi dalam PPDB dioptimalkan untuk memastikan pemerataan akses Pendidikan.
“Kebijakan-kebijakan episode Merdeka Belajar dalam bentuk program prioritas inilah yang kami komunikasikan mulai dari awal kami kawal ditahun 2019 sampai dengan di tahun ke lima di 2024 ini,” katanya.
Ia berharap seluruh program prioritas ini dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui UPT-nya di daerah.
“Oleh karena itu kami juga melibatkan media lokal agar juga bisa berpartisipasi aktif dalam membantu kami menyosialisasikan program – program yang telah dilakukan ini,” tambahnya
Kepala BPMP Kendari Junaiddin Pagala, di Kendari, Sabtu, mengatakan, tujuan dilakukannya kolaborasi dengan para Key Opinion Leader (KOL) yakni seluruh UPT Kemdikbudristek di Sultra, komunitas dan media adalah untuk mengkomunikasikan terkait dengan program prioritas Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
“Program-program prioritas ini gambaran besarnya adalah kebijakan Merdeka belajar dari 26 episodeyang telah berjalan dimana ada 12 episode yang dikawal oleh BPMP Sulawesi Tenggara,”. Kata Junaiddin Pagala.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut diantaranya mencakup penghapusan USBN, penggantian UN dengan Asesmen Nasional, dan penyederhanaan RPP menjadi satu halaman serta system zonasi dalam PPDB dioptimalkan untuk memastikan pemerataan akses Pendidikan.
“Kebijakan-kebijakan episode Merdeka Belajar dalam bentuk program prioritas inilah yang kami komunikasikan mulai dari awal kami kawal ditahun 2019 sampai dengan di tahun ke lima di 2024 ini,” katanya.
Ia berharap seluruh program prioritas ini dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui UPT-nya di daerah.
“Oleh karena itu kami juga melibatkan media lokal agar juga bisa berpartisipasi aktif dalam membantu kami menyosialisasikan program – program yang telah dilakukan ini,” tambahnya