Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggalang kolaborasi dengan segenap komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo, di Kendari, Selasa, mengatakan pihaknya melakukan silaturahmi kepada berbagai elemen masyarakat untuk mengajak berkolaborasi guna sama-sama membantu kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi selama proses menuju Pilkada.
“Berbicara pengawasan Pemilu ini tentunya memang tugas Bawaslu tetapi masyarakat juga harus mendukung proses pengawasan ini untuk sekiranya melaporkan kepada kami untuk kemungkinan pelanggaran yang terlewat dari pengawasan Bawaslu,” kata Iwan Rompo.
Menurutnya, salah satu tantangan pelanggaran Pemilu yang sangat rawan untuk dilakukan pengawasan adalah mengenai politik uang karena masyarakat pada umumnya Ketika berbicara Pemilu akan cenderung mengharapkan uang untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Maka, dari itu, kami mengumpulkan berbagai elemen masyarakat pada hari ini untuk melakukan silaturahmi sekaligus sama-sama mencari solusi serta menyusun strategi yang mungkin akan bisa diterapkan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan hal ini,” katanya.
Berkaca pada Pemilu serentak yang baru saja selesai dilaksanakan, ia menambahkan bila melihat jenis pelanggaran yang terjadi cukup lengkap dengan beberapa jenis pelanggaran.
“Beberapa pelanggaran yang terjadi misalnya netralitas ASN, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi tetapi untuk data saya belum update lagi sebab masih ada beberapa yang masih dugaan dan sementara menjalani pemeriksaan sehingga data akan terus berkembang,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo, di Kendari, Selasa, mengatakan pihaknya melakukan silaturahmi kepada berbagai elemen masyarakat untuk mengajak berkolaborasi guna sama-sama membantu kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi selama proses menuju Pilkada.
“Berbicara pengawasan Pemilu ini tentunya memang tugas Bawaslu tetapi masyarakat juga harus mendukung proses pengawasan ini untuk sekiranya melaporkan kepada kami untuk kemungkinan pelanggaran yang terlewat dari pengawasan Bawaslu,” kata Iwan Rompo.
Menurutnya, salah satu tantangan pelanggaran Pemilu yang sangat rawan untuk dilakukan pengawasan adalah mengenai politik uang karena masyarakat pada umumnya Ketika berbicara Pemilu akan cenderung mengharapkan uang untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Maka, dari itu, kami mengumpulkan berbagai elemen masyarakat pada hari ini untuk melakukan silaturahmi sekaligus sama-sama mencari solusi serta menyusun strategi yang mungkin akan bisa diterapkan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan hal ini,” katanya.
Berkaca pada Pemilu serentak yang baru saja selesai dilaksanakan, ia menambahkan bila melihat jenis pelanggaran yang terjadi cukup lengkap dengan beberapa jenis pelanggaran.
“Beberapa pelanggaran yang terjadi misalnya netralitas ASN, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi tetapi untuk data saya belum update lagi sebab masih ada beberapa yang masih dugaan dan sementara menjalani pemeriksaan sehingga data akan terus berkembang,” tambahnya.