Kolaka (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Bank Indonesia (BI) menyalurkan bantuan penanganan anak stunting melalui program sinergi pengentasan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) bertempat di Kantor Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Kamis.
Pihak Perwakilan Bank Indonesia, Rahayu, mengatakan bantuan yang disalurkan untuk penanganan kasus stunting tersebut sebanyak 219 paket.
"Apa yang kami lakukan ini tidak besar, tetapi harapan kami dapat menjadi pencetus gerakan bersama untuk peduli kepada sesama, bisa menjadi bagian dari gerakan peduli anak stunting," kata Rahayu.
Dikatakan, bantuan itu nantinya diberikan kepada keluarga beresiko stunting di Kabupaten Kolaka, dengan demikian diharapkan dalam rentan tersebut akan terbebas dari stunting.
Rahayu menegaskan, mengentaskan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak, stunting menjadi ancaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.
"Kita menjadi bagian dari pemerintah dalam mendukung upaya pembangunan generasi emas 2045, generasi yang sehat dan kuat, tetapi itu tidak bisa kita capai kalau angka stunting masih tinggi," tegas Rahayu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan untuk mengentaskan masalah stunting dibutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk mitra.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Bank Indonesia yang telah turut serta dalam penyaluran bantuan dalam untuk penanganan stunting di Kampung KB Tahoa. Tentu kami berharap dapat diperluas di kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sultra," harap Asmar.
Asmar menyebutkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia tahun 2022, sedangkan Sulawesi Tenggara masih di atas nasional yaitu 27,7 persen
"Pemilihan Kabupaten Kolaka sangat tepat, karena Kolaka merupakan salah satu kabupaten dengan angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara yaitu 22,6 persen. Selain masifnya pergerakan kegiatan program bangga kencana dimana Kabupaten Kolaka mewakili provinsi Sultra pada ajang lomba dapur sehat atas stunting tingkat nasional tahun 2023," katanya.
Ia menambahkan, penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak.
Pj Sekda Kolaka, H Muh Bakri, mengatakan stunting akan mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
"Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya," kata Bakri.
Basri menambahkan, penurunan stunting berfokus pada penanganan penyebab masalah gizi meliputi faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, pola pengasuhan dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kebersihan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, Kepala BPS Kolaka, Kepala Kemenag Kolaka, Camat Kolaka, Camat Polinggona, dan mitra lainnya.
Pihak Perwakilan Bank Indonesia, Rahayu, mengatakan bantuan yang disalurkan untuk penanganan kasus stunting tersebut sebanyak 219 paket.
"Apa yang kami lakukan ini tidak besar, tetapi harapan kami dapat menjadi pencetus gerakan bersama untuk peduli kepada sesama, bisa menjadi bagian dari gerakan peduli anak stunting," kata Rahayu.
Dikatakan, bantuan itu nantinya diberikan kepada keluarga beresiko stunting di Kabupaten Kolaka, dengan demikian diharapkan dalam rentan tersebut akan terbebas dari stunting.
Rahayu menegaskan, mengentaskan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak, stunting menjadi ancaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.
"Kita menjadi bagian dari pemerintah dalam mendukung upaya pembangunan generasi emas 2045, generasi yang sehat dan kuat, tetapi itu tidak bisa kita capai kalau angka stunting masih tinggi," tegas Rahayu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan untuk mengentaskan masalah stunting dibutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk mitra.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Bank Indonesia yang telah turut serta dalam penyaluran bantuan dalam untuk penanganan stunting di Kampung KB Tahoa. Tentu kami berharap dapat diperluas di kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sultra," harap Asmar.
Asmar menyebutkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia tahun 2022, sedangkan Sulawesi Tenggara masih di atas nasional yaitu 27,7 persen
"Pemilihan Kabupaten Kolaka sangat tepat, karena Kolaka merupakan salah satu kabupaten dengan angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara yaitu 22,6 persen. Selain masifnya pergerakan kegiatan program bangga kencana dimana Kabupaten Kolaka mewakili provinsi Sultra pada ajang lomba dapur sehat atas stunting tingkat nasional tahun 2023," katanya.
Ia menambahkan, penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak.
Pj Sekda Kolaka, H Muh Bakri, mengatakan stunting akan mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
"Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya," kata Bakri.
Basri menambahkan, penurunan stunting berfokus pada penanganan penyebab masalah gizi meliputi faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, pola pengasuhan dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kebersihan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, Kepala BPS Kolaka, Kepala Kemenag Kolaka, Camat Kolaka, Camat Polinggona, dan mitra lainnya.