Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu apabila mendapat mandat rakyat sebagai Presiden RI hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini agar dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi," kata Ganjar dalam debat calon presiden di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.
Penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu itu penting dilakukan presiden terpilih di era pemerintahannya supaya tidak dipolitisasi dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia, katanya.
Sebelumnya, Ganjar menyinggung empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Ganjar pun bertanya apakah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan menyelesaikan rekomendasi DPR tersebut? Salah satu butirnya adalah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Prabowo menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan: "Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian."
"Jadi, masalah hak-hakan (isu dugaan pelanggaran HAM) jangan dipolitisasi," kata Prabowo dalam debat perdana yang disiarkan langsung berbagai stasiun televisi nasional itu.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menegakkan HAM di Indonesia. Apabila keputusan yang diamanatkan itu adalah pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, dirinya akan melaksanakan rekomendasi tersebut.
Prabowo menilai pertanyaan yang disampaikan Ganjar cukup tendensius. Prabowo menegaskan dia sudah berkali-kali menjawab isu dugaan pelanggaran HAM tersebut.
Dia pun menyinggung bahwa isu tersebut kerap dimunculkan kembali dalam setiap Pemilu.
"Masalah ini ditangani justru oleh Wapres Anda (Manfud MD sebagai Menko Polhukam-red.). Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali. Ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan debat pertama Capres-Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan; capres nomor urut 2, Prabowo Subianto; dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Acara yang berlangsung di KPU itu disaksikan langsung para calon wakil presiden dan pendukung dari masing-masing kubu.
Rangkaian debat capres-cawapres peserta Pilpres 2024 selanjutnya akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ganjar janji bereskan kasus pelanggaran HAM masa lalu
"Kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini agar dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi," kata Ganjar dalam debat calon presiden di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.
Penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu itu penting dilakukan presiden terpilih di era pemerintahannya supaya tidak dipolitisasi dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia, katanya.
Sebelumnya, Ganjar menyinggung empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Ganjar pun bertanya apakah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan menyelesaikan rekomendasi DPR tersebut? Salah satu butirnya adalah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Prabowo menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan: "Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian."
"Jadi, masalah hak-hakan (isu dugaan pelanggaran HAM) jangan dipolitisasi," kata Prabowo dalam debat perdana yang disiarkan langsung berbagai stasiun televisi nasional itu.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menegakkan HAM di Indonesia. Apabila keputusan yang diamanatkan itu adalah pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, dirinya akan melaksanakan rekomendasi tersebut.
Prabowo menilai pertanyaan yang disampaikan Ganjar cukup tendensius. Prabowo menegaskan dia sudah berkali-kali menjawab isu dugaan pelanggaran HAM tersebut.
Dia pun menyinggung bahwa isu tersebut kerap dimunculkan kembali dalam setiap Pemilu.
"Masalah ini ditangani justru oleh Wapres Anda (Manfud MD sebagai Menko Polhukam-red.). Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali. Ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan debat pertama Capres-Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan; capres nomor urut 2, Prabowo Subianto; dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Acara yang berlangsung di KPU itu disaksikan langsung para calon wakil presiden dan pendukung dari masing-masing kubu.
Rangkaian debat capres-cawapres peserta Pilpres 2024 selanjutnya akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ganjar janji bereskan kasus pelanggaran HAM masa lalu