Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima alokasi anggaran TKD (transfer ke daerah) dana APBN 2024 yang dialokasikan ke daerah untuk berbagai penganggaran mencapai Rp25,88 triliun lebih di tahun 2024 atau naik 1,16 persen dibanding sebelumnya.
Pj Gubernur Sultra Andap Bugdhi Revianto di Kendari, Selasa, mengharapkan kepada kuasa pengguna anggaran agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk lebih memperhatikan beberapa hal-hal antara lain, laksanakan secara disiplin, teliti, tepat alasan dan tepat sasaran.
Kemudian, lanjut Pj gubernur, laksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tidak menyalahgunakan anggaran. Anggaran agar dieksekusi sesegera mungkin, pada awal tahun 2024. Serta, realisasi dan penyerapan agar dimonitor dan dievaluasi pada setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
Di bagian lain, Pj Gubernur Sultra mengatakan, tak kala pentingnya adalah memperhatikan arahan Presiden RI, dan Menteri Keuangan, dimana para Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, bupati dan walikota se-Sultra serta kuasa pengguna anggaran untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
Serta, tetap memahami dan memperhatikan perkembangan situasi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, dengan menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi kontijensi/unpredictable seperti kekeringan, banjir dan potensi resesi.
Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Tenggara, Syarwan, mengatakan dari alokasi anggaran Rp25,88 triliun di 2024, sekitar Rp7,31 triliun atau 28 persen untuk anggaran Satker K/L dan sekitar Rp18,57 triliun atau 72 persen diperuntukkan untuk dana transfer ke daerah
"Dari besaran anggaran itu, 28 persen atau sekitar Rp7,31 triliun untuk anggaran Satker K/L dan 72 persen atau sekitar Rp18,57 triliun diperuntukkan untuk dana transfer ke daerah," kata Syarwan.
Dikatakan, penyerahan DIPA tahun 2024 ini sudah melalui aplikasi, digital yang langsung ke masing-masing kuasa pengguna anggaran.
Syarwan memaparkan, dari alokasi TKD Sultra sebesar Rp25,88 triliun itu meliputi Dana alokasi umum (DAU) Rp10,45 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp2,63 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp3,94 triliun, DID Rp66,15 miliar dan Dana desa Rp1,47 triliun.
Sedangkan anggaran untuk belanja Satker K/L Sultra, lanjut Syarwan, terbagi pada 447 Satker yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra. Belanja Bansos senilai Rp9,05 miliar, belanja modal sebesar Rp1,57 triliun, belanja barang sebesar Rp3,12 triliun dan belanja pegawai Rp2,61 triliun.
Pj Gubernur Sultra Andap Bugdhi Revianto di Kendari, Selasa, mengharapkan kepada kuasa pengguna anggaran agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk lebih memperhatikan beberapa hal-hal antara lain, laksanakan secara disiplin, teliti, tepat alasan dan tepat sasaran.
Kemudian, lanjut Pj gubernur, laksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tidak menyalahgunakan anggaran. Anggaran agar dieksekusi sesegera mungkin, pada awal tahun 2024. Serta, realisasi dan penyerapan agar dimonitor dan dievaluasi pada setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
Di bagian lain, Pj Gubernur Sultra mengatakan, tak kala pentingnya adalah memperhatikan arahan Presiden RI, dan Menteri Keuangan, dimana para Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, bupati dan walikota se-Sultra serta kuasa pengguna anggaran untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
Serta, tetap memahami dan memperhatikan perkembangan situasi terkini yang penuh dengan ketidakpastian, dengan menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi kontijensi/unpredictable seperti kekeringan, banjir dan potensi resesi.
Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Tenggara, Syarwan, mengatakan dari alokasi anggaran Rp25,88 triliun di 2024, sekitar Rp7,31 triliun atau 28 persen untuk anggaran Satker K/L dan sekitar Rp18,57 triliun atau 72 persen diperuntukkan untuk dana transfer ke daerah
"Dari besaran anggaran itu, 28 persen atau sekitar Rp7,31 triliun untuk anggaran Satker K/L dan 72 persen atau sekitar Rp18,57 triliun diperuntukkan untuk dana transfer ke daerah," kata Syarwan.
Dikatakan, penyerahan DIPA tahun 2024 ini sudah melalui aplikasi, digital yang langsung ke masing-masing kuasa pengguna anggaran.
Syarwan memaparkan, dari alokasi TKD Sultra sebesar Rp25,88 triliun itu meliputi Dana alokasi umum (DAU) Rp10,45 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp2,63 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp3,94 triliun, DID Rp66,15 miliar dan Dana desa Rp1,47 triliun.
Sedangkan anggaran untuk belanja Satker K/L Sultra, lanjut Syarwan, terbagi pada 447 Satker yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra. Belanja Bansos senilai Rp9,05 miliar, belanja modal sebesar Rp1,57 triliun, belanja barang sebesar Rp3,12 triliun dan belanja pegawai Rp2,61 triliun.