Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan, APBD 2024 Diprioritaskan pada pemenuhan hak konstitusional kesejahteraan masyarakat.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Reviant, Selasa mengatakan, lima bidang kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi UUD tahun 1945 itu meliputi terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan.
Kemudian, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
"Jadi lima fokus program tersebut merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal, serta diarahkan juga untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024," jelas Andap Budhi dalam rapat paripurna DPRD Sultra yang diwakili Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio.
Menurut Andap, pembangunan Sultra tahun 2024 membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, diawali dengan pendataan desa/kelurahan terkait kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, serta potensi-potensi setiap kabupaten/kota di Sultra.
"Program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi," terangnya.
Lebih lanjut Andap, rancangan program pembangunan 2024 telah sejalan dengan arahan dan program dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk mengandalkan data presisi dalam pengambilan kebijakan dan mengoptimalkan peran sentral desa/kelurahan sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia.
"2024 merupakan awal pembangunan jangka waktu 2024-2026. Karena itu saya minta para kepala OPD untuk selalu berpedoman pada landasan hukum dan program prioritas nasional Presiden Indonesia," tegas Andap.
Karena itu Andap berharap, pembahasan APBD Sultra tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, benar, adil, serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Sultra.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Reviant, Selasa mengatakan, lima bidang kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi UUD tahun 1945 itu meliputi terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan.
Kemudian, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
"Jadi lima fokus program tersebut merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal, serta diarahkan juga untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024," jelas Andap Budhi dalam rapat paripurna DPRD Sultra yang diwakili Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio.
Menurut Andap, pembangunan Sultra tahun 2024 membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, diawali dengan pendataan desa/kelurahan terkait kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, serta potensi-potensi setiap kabupaten/kota di Sultra.
"Program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi," terangnya.
Lebih lanjut Andap, rancangan program pembangunan 2024 telah sejalan dengan arahan dan program dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk mengandalkan data presisi dalam pengambilan kebijakan dan mengoptimalkan peran sentral desa/kelurahan sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia.
"2024 merupakan awal pembangunan jangka waktu 2024-2026. Karena itu saya minta para kepala OPD untuk selalu berpedoman pada landasan hukum dan program prioritas nasional Presiden Indonesia," tegas Andap.
Karena itu Andap berharap, pembahasan APBD Sultra tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, benar, adil, serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Sultra.