Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan bahwa pihaknya telah siap menyalurkan sebanyak 130 ton beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada sekitar 13 ribu warga penerima manfaat di daerah ini pada November 2023.
”Beras CPP 130 ton ini, siap didistribusi ke 12 kecamatan setempat pada November ini, semoga bisa bermanfaat bagi penerima, dan mampu menekan laju inflasi,” kata Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kabupaten Koltim Idarwati usai memeriksa kualitas Beras CPP Tahap II di Gudang Bulog.
Ia mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras CPP terhadap masyarakat tersebut juga bertujuan untuk menekan inflasi daerah, khususnya di bidang pangan, yakni beras. Sebab, sampai saat ini harga beras masih tinggi dikarenakan fenomena El Nino yang mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang gagal panen.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang khususnya dinas terkait, adalah soal inflasi, bagaimana menjaga distribusi beras dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok-pelosok desa. Karena kalau kemungkinan turun harga, sudah agak susah apalagi harga gabah sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 ini juga bertujuan agar petani kita bisa tersenyum. Selanjutnya, dinas kami dalam mengantisipasi inflasi tersebut, terus melakukan kegiatan gerakan pasar murah pada sembilan bahan pokok untuk 12 kecamatan, dan akan tetap dilanjutkan dengan melihat desa-desa yang masih rawan pangan, melalui peta kerawanan pangan yg dibuat oleh dinas kami sendiri,” katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Koltim itu juga menyebutkan bahwa dengan adanya program Gemas Koltim yang diinisiasi oleh Bupati Abd Azis memberikan bantuan dalam menindaklanjuti desa rawan pangan sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di sebanyak 60 desa, yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan sembako.
"Yang telah dihitung kebutuhan gizi protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan garam beryodium yang sangat dibutuhkan oleh keluarga yang masuk dalam desa rawan pangan dan juga masyarakat yang terindikasi stunting," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam mendistribusikan pangan, khususnya beras dan sejenisnya, Pemda Koltim bekerja sama dengan Bulog melalui toko mitra untuk menjual beras SPHP di setiap toko mitra di kecamatan dengan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pangan.
"Sehingga, ketersediaan beras murah dengan standar yang terjaga tetap tersedia di setiap kecamatan," ungkapnya.
Ia juga berharap kepada OPD terkait untuk berkolaborasi agar semua komoditi bisa tetap dijaga indeks perkembangan harga, terutama cabai, daging, ikan, gula pasir, minyak goreng, gas elpiji, dan juga untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Koltim. Karena jika kegiatan ini dijaga terus dan kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan melalui Sekretaris TPID Pemda Koltim (Kabag Ekonomi), dan dilaporkan ke pusat, maka akan bisa menurunkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sehingga mendapat pengakuan dari Kemendagri tentu insentif fiskal akan dapat diraih.
”Kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh OPD, diperlukan kreativitas masing-masing pimpinan dengan berbagai strategi. Mungkin kerja sama mitra, dan ada gerakan menanam cabai, gerakan memelihara ikan dan gerakan diversifikasi pangan dan sebagainya, namun dikembalikan semua kepada OPD, karena bupati mendukung melalui anggaran dalam menekan inflasi ini,” tambahnya.
”Beras CPP 130 ton ini, siap didistribusi ke 12 kecamatan setempat pada November ini, semoga bisa bermanfaat bagi penerima, dan mampu menekan laju inflasi,” kata Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kabupaten Koltim Idarwati usai memeriksa kualitas Beras CPP Tahap II di Gudang Bulog.
Ia mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras CPP terhadap masyarakat tersebut juga bertujuan untuk menekan inflasi daerah, khususnya di bidang pangan, yakni beras. Sebab, sampai saat ini harga beras masih tinggi dikarenakan fenomena El Nino yang mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang gagal panen.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang khususnya dinas terkait, adalah soal inflasi, bagaimana menjaga distribusi beras dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok-pelosok desa. Karena kalau kemungkinan turun harga, sudah agak susah apalagi harga gabah sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 ini juga bertujuan agar petani kita bisa tersenyum. Selanjutnya, dinas kami dalam mengantisipasi inflasi tersebut, terus melakukan kegiatan gerakan pasar murah pada sembilan bahan pokok untuk 12 kecamatan, dan akan tetap dilanjutkan dengan melihat desa-desa yang masih rawan pangan, melalui peta kerawanan pangan yg dibuat oleh dinas kami sendiri,” katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Koltim itu juga menyebutkan bahwa dengan adanya program Gemas Koltim yang diinisiasi oleh Bupati Abd Azis memberikan bantuan dalam menindaklanjuti desa rawan pangan sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di sebanyak 60 desa, yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan sembako.
"Yang telah dihitung kebutuhan gizi protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan garam beryodium yang sangat dibutuhkan oleh keluarga yang masuk dalam desa rawan pangan dan juga masyarakat yang terindikasi stunting," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam mendistribusikan pangan, khususnya beras dan sejenisnya, Pemda Koltim bekerja sama dengan Bulog melalui toko mitra untuk menjual beras SPHP di setiap toko mitra di kecamatan dengan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pangan.
"Sehingga, ketersediaan beras murah dengan standar yang terjaga tetap tersedia di setiap kecamatan," ungkapnya.
Ia juga berharap kepada OPD terkait untuk berkolaborasi agar semua komoditi bisa tetap dijaga indeks perkembangan harga, terutama cabai, daging, ikan, gula pasir, minyak goreng, gas elpiji, dan juga untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Koltim. Karena jika kegiatan ini dijaga terus dan kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan melalui Sekretaris TPID Pemda Koltim (Kabag Ekonomi), dan dilaporkan ke pusat, maka akan bisa menurunkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sehingga mendapat pengakuan dari Kemendagri tentu insentif fiskal akan dapat diraih.
”Kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh OPD, diperlukan kreativitas masing-masing pimpinan dengan berbagai strategi. Mungkin kerja sama mitra, dan ada gerakan menanam cabai, gerakan memelihara ikan dan gerakan diversifikasi pangan dan sebagainya, namun dikembalikan semua kepada OPD, karena bupati mendukung melalui anggaran dalam menekan inflasi ini,” tambahnya.