Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kolaka Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar rapat umum deklarasi pemilihan umum (Pemilu) damai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara Pemilu, dan partai politik se-Kolaka Timur, serta melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Aula Pemda Kolaka Timur.
Bupati Kolaka Timur Abd Azis melalui keterangan resminya Kamis, meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak menjadikan Pemilu tersebut sebagai perenggang hubungan antarsesama.
"Tapi sesungguhnya semua masih misteri, kita butuh saling merangkul, menjaga kedamaian, kita bina hubungan yang baik, tercipta rasa yang baik, agar keberkahan di daerah ini," kata Abd Azis.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa hal yang menjadi substansi dari kegiatan deklarasi Pemilu damai tersebut, yakni meningkatkan harmonisasi antara Pemda, DPRD, partai politik, dan TNI-Polri.
"Sehingga mari kita sama-sama menyukseskan pemilu. Kedua menciptakan kondusifitas dan stabilitas dalam pembangunan dan jelang Pemilu, saat dan pasca Pemilu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sultra Asril menyebutkan bahwa dari 15 partai politik peserta Pemilu di kabupaten Kolaka Timur, ada tiga partai yang tidak ikut. Mereka akan memperebutkan 25 kursi dari empat daerah pemilihan.
"Kampanye akan dilaksanakan 28 November 2023 dan berakhir 10 Februari 2024, dengan 259 DCS se-Kolaka Timur. AMJ KPU Kolaka Timur itu Maret 2024. Anggaran yang kita tandatangani mudah-mudahan bisa menjadi energi untuk menyukseskan Pemilu 2024," jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sultra Iwan Rompo mengapresiasi jajaran Pemda Kolaka Timur. Sebab pihaknya tidak mendengar diskusi alot terkait dengan besaran biaya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kolaka Timur.
"Ini luar biasa. Tidak berlebihan rasanya saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati, Sekda dan DPRD, yang telah mempermulus penandatanganan NPHD ini," tambahnya.
Bupati Kolaka Timur Abd Azis melalui keterangan resminya Kamis, meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak menjadikan Pemilu tersebut sebagai perenggang hubungan antarsesama.
"Tapi sesungguhnya semua masih misteri, kita butuh saling merangkul, menjaga kedamaian, kita bina hubungan yang baik, tercipta rasa yang baik, agar keberkahan di daerah ini," kata Abd Azis.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa hal yang menjadi substansi dari kegiatan deklarasi Pemilu damai tersebut, yakni meningkatkan harmonisasi antara Pemda, DPRD, partai politik, dan TNI-Polri.
"Sehingga mari kita sama-sama menyukseskan pemilu. Kedua menciptakan kondusifitas dan stabilitas dalam pembangunan dan jelang Pemilu, saat dan pasca Pemilu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sultra Asril menyebutkan bahwa dari 15 partai politik peserta Pemilu di kabupaten Kolaka Timur, ada tiga partai yang tidak ikut. Mereka akan memperebutkan 25 kursi dari empat daerah pemilihan.
"Kampanye akan dilaksanakan 28 November 2023 dan berakhir 10 Februari 2024, dengan 259 DCS se-Kolaka Timur. AMJ KPU Kolaka Timur itu Maret 2024. Anggaran yang kita tandatangani mudah-mudahan bisa menjadi energi untuk menyukseskan Pemilu 2024," jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sultra Iwan Rompo mengapresiasi jajaran Pemda Kolaka Timur. Sebab pihaknya tidak mendengar diskusi alot terkait dengan besaran biaya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kolaka Timur.
"Ini luar biasa. Tidak berlebihan rasanya saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati, Sekda dan DPRD, yang telah mempermulus penandatanganan NPHD ini," tambahnya.