Kendari (ANTARA) - Rapat Koordinasi Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan melibatkan KPU dan Bawaslu, Selasa, mengindentifikasi sejumlah kerawanan Pemilu 2024 dan langkah antisipasinya.
Dalam rakor itu terungkap ada tiga dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra dengan potensi kerawanan cukup tinggi versi pemetaan oleh Bawaslu, KPU dan kepolisian daerah, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Muna dan Wakatobi.
Kapolda Sulawesi Tenggara Inspektur Jenderal Polisi Teguh Pristiwanto dalam sambutan yang dibacakan Karo Ops Komisaris Besar Polisi Tumpal Damayanus mengatakan untuk meminimalisasi kerawanan pemilu mulai dari tahapan hingga menjelang hari pemungutan suara, perlu adanya koordinasi dari semua penyelenggara pemilu, termasuk masyarakat.
Rakor Mantap Brata Anoa Polda Sultra bersama seluruh jajaran forkopimda, termasuk melibatkan narasumber Ketua KPU Sultra Asril dan anggota Bawaslu Sultra Indra Eka Putra, bertujuan mempersiapkan pengamanan dan kelancaran Pemilu 2024.
Menurut Kapolda, pentingnya Operasi Mantap Brata yang melibatkan seluruh tingkatan polisi dari Mabes Polri hingga satuan terdepan di polsek-polsek seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan disesuaikan karakteristik setiap wilayah.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di tingkat mabes. Bapak Kapolri juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang menentukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," kata Teguh Pristiwanto.
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Tenggara Komisaris Besar Polisi Andhika Wishnu dalam paparannya mengungkapkan terdapat sembilan potensi kerawanan dalam tahapan menuju Pemilu 2024, di antaranya tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan caleg, penetapan capres/cawapres, distribusi logistik pemilu, dan kampanye di luar tahapan inti.
"Polarisasi politik di media sosial, deklarasi relawan, gugatan penyelenggara pemilu, serta konflik internal partai juga masuk kategori potensi kerawanan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, tugas kepolisian adalah menjaga, mengawal, dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat," katanya.
Rapat Koordinasi Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 ini diharapkan makin meningkatkan kesiapan dan koordinasi antara semua pihak terkait dalam menjaga stabilitas dan kelancaran Pemilu 2024.
Ketua KPU Sultra Asril mengatakan dalam 11 tahapan pemilu yang ditetapkan KPU, kini sudah masuk tahapan keenam, yakni penetapan pencalonan anggota legislatif.
"Hari ini tanggal 3 Oktober 2023 hingga pukul 23.45 Wita merupakan batas akhir para calon yang sudah terverifikasi dalam daftar calon sementara (DCS) yang kemudian diputuskan menjadi daftar calon tetap (DCT)," ujarnya.
Sementara dari Bawaslu Sultra yang diwakili Indra Eka Putra menyebut Pemilu 2024 merupakan pemilu terberat dan tersulit karena dilakukan secara serentak, mengingat di negara lain belum pernah melakukan pemilu sebagaimana yang dilakukan di Indonesia.
Namun demikian, kata Indra, perkataan berat atau sulit bukan menjadi halangan sepanjang seluruh penyelenggara pemilu, termasuk masyarakat, saling koordinasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam rakor itu terungkap ada tiga dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra dengan potensi kerawanan cukup tinggi versi pemetaan oleh Bawaslu, KPU dan kepolisian daerah, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Muna dan Wakatobi.
Kapolda Sulawesi Tenggara Inspektur Jenderal Polisi Teguh Pristiwanto dalam sambutan yang dibacakan Karo Ops Komisaris Besar Polisi Tumpal Damayanus mengatakan untuk meminimalisasi kerawanan pemilu mulai dari tahapan hingga menjelang hari pemungutan suara, perlu adanya koordinasi dari semua penyelenggara pemilu, termasuk masyarakat.
Rakor Mantap Brata Anoa Polda Sultra bersama seluruh jajaran forkopimda, termasuk melibatkan narasumber Ketua KPU Sultra Asril dan anggota Bawaslu Sultra Indra Eka Putra, bertujuan mempersiapkan pengamanan dan kelancaran Pemilu 2024.
Menurut Kapolda, pentingnya Operasi Mantap Brata yang melibatkan seluruh tingkatan polisi dari Mabes Polri hingga satuan terdepan di polsek-polsek seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan disesuaikan karakteristik setiap wilayah.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di tingkat mabes. Bapak Kapolri juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang menentukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," kata Teguh Pristiwanto.
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Tenggara Komisaris Besar Polisi Andhika Wishnu dalam paparannya mengungkapkan terdapat sembilan potensi kerawanan dalam tahapan menuju Pemilu 2024, di antaranya tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan caleg, penetapan capres/cawapres, distribusi logistik pemilu, dan kampanye di luar tahapan inti.
"Polarisasi politik di media sosial, deklarasi relawan, gugatan penyelenggara pemilu, serta konflik internal partai juga masuk kategori potensi kerawanan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, tugas kepolisian adalah menjaga, mengawal, dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat," katanya.
Rapat Koordinasi Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 ini diharapkan makin meningkatkan kesiapan dan koordinasi antara semua pihak terkait dalam menjaga stabilitas dan kelancaran Pemilu 2024.
Ketua KPU Sultra Asril mengatakan dalam 11 tahapan pemilu yang ditetapkan KPU, kini sudah masuk tahapan keenam, yakni penetapan pencalonan anggota legislatif.
"Hari ini tanggal 3 Oktober 2023 hingga pukul 23.45 Wita merupakan batas akhir para calon yang sudah terverifikasi dalam daftar calon sementara (DCS) yang kemudian diputuskan menjadi daftar calon tetap (DCT)," ujarnya.
Sementara dari Bawaslu Sultra yang diwakili Indra Eka Putra menyebut Pemilu 2024 merupakan pemilu terberat dan tersulit karena dilakukan secara serentak, mengingat di negara lain belum pernah melakukan pemilu sebagaimana yang dilakukan di Indonesia.
Namun demikian, kata Indra, perkataan berat atau sulit bukan menjadi halangan sepanjang seluruh penyelenggara pemilu, termasuk masyarakat, saling koordinasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawabnya.