Kolaka (ANTARA) -
Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kolaka menyetujui pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Kolaka Selatan.
Ketua DPRD Kolaka,Syaifullah Halik yang memimpin rapat itu menjelaskan tiga komisi yang ada di dewan itu sepakat dan menyetujui pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan sebagai daerah otonomi baru.
" Masing-masing komisi dalam pandangannya setuju untuk pembentukan daerah otonom baru," katanya.
Namun demikian lanjut Syaifullah untuk melanjutkan rekomendasi persetujuan itu harus di ikuti oleh langkah-langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai induk sehingga harus dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2023 serta dimasukkan dalam anggaran APBD tahun 2024 mendatang.
Dalam rapat paripurna itu lanjut politisi Gerindra masih banyak masukan yang harus diterima oleh forum pemekaran serta Pemerintah daerah dari anggota DPRD khususnya Kecamatan yang masuk dalam DOB.
" Banyak masukan masuk dari anggota dewan kepada forum pemekaran dan Pemda untuk mempertimbangkan wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB," ungkap Syaifullah.
Sementara Haji Mustafa salah seorang anggota komisi tiga memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPRD yang menyetujui pembentukan daerah otonomi baru.
Menurutnya aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Kolaka bagian selatan sangat mengharapkan pembentukan Kabupaten baru yang telah lama diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat
" Kami memberikan apresiasi kepada Pemda dan DPRD yang menyetujui pembentukan DOB yakni Kabupaten Kolaka Selatan," katanya.
Meskipun saat ini kata politisi Golkar itu,Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium khususnya pembentukan Kabupaten baru namun administrasi kepengurusan pembentukan DOB itu tetap dilakukan.
" Pihak DPRD dan Pemerintah Daerah tetap akan memgusulkan ke Pemerintah Provinsi terkait pembentukan DOB baru di Kolaka," ungkap Mustafa.
Dalam rapat paripurna hasil pembahasan komisi-komisi terkait persetujuan pembentukan darah otonomi baru,selain di hadiri pimpinan SKPD juga di hadiri Asisten satu setda Kolaka,Muhammad Bakri yang mewakili Bupati.
Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kolaka menyetujui pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Kolaka Selatan.
Ketua DPRD Kolaka,Syaifullah Halik yang memimpin rapat itu menjelaskan tiga komisi yang ada di dewan itu sepakat dan menyetujui pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan sebagai daerah otonomi baru.
" Masing-masing komisi dalam pandangannya setuju untuk pembentukan daerah otonom baru," katanya.
Namun demikian lanjut Syaifullah untuk melanjutkan rekomendasi persetujuan itu harus di ikuti oleh langkah-langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai induk sehingga harus dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2023 serta dimasukkan dalam anggaran APBD tahun 2024 mendatang.
Dalam rapat paripurna itu lanjut politisi Gerindra masih banyak masukan yang harus diterima oleh forum pemekaran serta Pemerintah daerah dari anggota DPRD khususnya Kecamatan yang masuk dalam DOB.
" Banyak masukan masuk dari anggota dewan kepada forum pemekaran dan Pemda untuk mempertimbangkan wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB," ungkap Syaifullah.
Sementara Haji Mustafa salah seorang anggota komisi tiga memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPRD yang menyetujui pembentukan daerah otonomi baru.
Menurutnya aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Kolaka bagian selatan sangat mengharapkan pembentukan Kabupaten baru yang telah lama diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat
" Kami memberikan apresiasi kepada Pemda dan DPRD yang menyetujui pembentukan DOB yakni Kabupaten Kolaka Selatan," katanya.
Meskipun saat ini kata politisi Golkar itu,Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium khususnya pembentukan Kabupaten baru namun administrasi kepengurusan pembentukan DOB itu tetap dilakukan.
" Pihak DPRD dan Pemerintah Daerah tetap akan memgusulkan ke Pemerintah Provinsi terkait pembentukan DOB baru di Kolaka," ungkap Mustafa.
Dalam rapat paripurna hasil pembahasan komisi-komisi terkait persetujuan pembentukan darah otonomi baru,selain di hadiri pimpinan SKPD juga di hadiri Asisten satu setda Kolaka,Muhammad Bakri yang mewakili Bupati.