Kolaka (ANTARA) - Aliansi tujuh organisasi adat yang tergabung dalam "Wonua Mekongga" meminta kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk memberdayakan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam perekrutan tenaga kerja.
Jabir salah satu aktivis masyarakat adat menjelaskan selama ini beberapa perusahaan belum maksimal memberikan peluang kerja di perusahaan pertambangan kepada masyarakat adat.
Sehingga kata dia terjadi ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan pertambangan yang lebih mengandalkan tenaga kerja di luar wilayah Kabupaten Kolaka.
"Kami minta empat perusahaan pertambangan yang besar di Kolaka untuk memperhatikan masyarakat adat serta masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja," tegas Jabir saat melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD bersama PT.Vale.
Menurut Jabir aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi masyarakat adat tidak menolak perusahaan yang berinvestasi di Kolaka namun harus juga melibatkan masyarakat adat dalam perekrutan tenaga kerja.
Sehingga kata dia empat perusahaan besar IPIP untuk lebih terbuka dalam perekrutan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat adat.
Menanggapi hal itu general manager Ekstrenal PT.Vale,Hamsir dalam pertemuan itu berjanji akan akan mengakomodir pelatihan tenaga kerja dari masyarakat adat yang tergabung dalam tujuh ormas
" Kita akan mengakomodir 20 orang dari masing-masing ormas yang tergabung dalam Tamalaki untuk diberikan pelatihan tenaga kerja," katanya.
Sementara itu ketua DPRD Kolaka,Syaifullah Halik berjanji akan memanggil empat perusahaan besar yang lainnya untuk ikut melakukan perekrutan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja khusus masyarakat adat.
Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan secara tertulis antara managemen PT.Vale serta Masyarakat adat wonua Mekongga yang di mediasi pihak DPRD,serta Pemerintah daerah yang di wakili asisten dua serta kepala dinas tenaga kerja.
Jabir salah satu aktivis masyarakat adat menjelaskan selama ini beberapa perusahaan belum maksimal memberikan peluang kerja di perusahaan pertambangan kepada masyarakat adat.
Sehingga kata dia terjadi ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan pertambangan yang lebih mengandalkan tenaga kerja di luar wilayah Kabupaten Kolaka.
"Kami minta empat perusahaan pertambangan yang besar di Kolaka untuk memperhatikan masyarakat adat serta masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja," tegas Jabir saat melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD bersama PT.Vale.
Menurut Jabir aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi masyarakat adat tidak menolak perusahaan yang berinvestasi di Kolaka namun harus juga melibatkan masyarakat adat dalam perekrutan tenaga kerja.
Sehingga kata dia empat perusahaan besar IPIP untuk lebih terbuka dalam perekrutan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat adat.
Menanggapi hal itu general manager Ekstrenal PT.Vale,Hamsir dalam pertemuan itu berjanji akan akan mengakomodir pelatihan tenaga kerja dari masyarakat adat yang tergabung dalam tujuh ormas
" Kita akan mengakomodir 20 orang dari masing-masing ormas yang tergabung dalam Tamalaki untuk diberikan pelatihan tenaga kerja," katanya.
Sementara itu ketua DPRD Kolaka,Syaifullah Halik berjanji akan memanggil empat perusahaan besar yang lainnya untuk ikut melakukan perekrutan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja khusus masyarakat adat.
Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan secara tertulis antara managemen PT.Vale serta Masyarakat adat wonua Mekongga yang di mediasi pihak DPRD,serta Pemerintah daerah yang di wakili asisten dua serta kepala dinas tenaga kerja.