Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng lintas sektor sebagai upaya mitigasi terhadap potensi atau kemungkinan terjadinya politik uang dan pelanggaran lainnya di pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo di Kendari, Rabu mengatakan pihaknya membutuhkan peran dan sinergi berbagai lintas sektor dalam melakukan mitigasi potensi pelanggaran pemilu sehingga Pemilu 2024 tetap berjalan jujur, adil dan demokratis.
"Bawaslu menyadari bahwa tugas-tugas pengawasan itu yang dilaksanakan secara institusional tidak akan tercapai secara maksimal kalau tidak dilakukan juga pengawasan secara fungsional oleh anggota masyarakat," kata dia sela sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024.
Dia menyampaikan pihaknya menggandeng lintas sektor mulai perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan (OKP), komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu di Sultra, media massa dan SKPP sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024
"Kita menghubungkan semua potensi-potensi pengawasan partisipatif ini untuk sejauh mungkin dapat mencegah dan mendeteksi sejak dini potensi-potensi pelanggaran yang ada di Sultra," ujar Iwan.
Dia berharap dengan adanya pengawas partisipatif dapat menciptakan iklim demokrasi yang jujur, adil dan demokratis di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa adanya money politics.
"Kalau laporan pelanggaran belum ada, tetapi ada yang namanya pencegahan," tutur dia.
Sementara itu, Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Muhammad Zamrun Firuhu mengatakan pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan Bawaslu Sultra dalam melakukan pengawasan pemilu 2024.
Dia menyebut dukungan diberikan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mencegah politik uang melalui sejumlah program di perguruan tinggi negeri tersebut salah satunya saat Kuliah Kerja Nyata (KKN).
"Saya kira sangat tepat menggandeng beberapa stakeholder ada universitas, organisasi kemasyarakatan, media massa dan lainnya. Jadi, saya kira itu semua akan mendukung kinerja Bawaslu di hajatan Pemilu 2024," kata Prof Zamrun.
Bawaslu Sultra menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024 kepada sejumlah ormas, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu di Sultra, media massa dan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP).
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo di Kendari, Rabu mengatakan pihaknya membutuhkan peran dan sinergi berbagai lintas sektor dalam melakukan mitigasi potensi pelanggaran pemilu sehingga Pemilu 2024 tetap berjalan jujur, adil dan demokratis.
"Bawaslu menyadari bahwa tugas-tugas pengawasan itu yang dilaksanakan secara institusional tidak akan tercapai secara maksimal kalau tidak dilakukan juga pengawasan secara fungsional oleh anggota masyarakat," kata dia sela sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024.
Dia menyampaikan pihaknya menggandeng lintas sektor mulai perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan (OKP), komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu di Sultra, media massa dan SKPP sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024
"Kita menghubungkan semua potensi-potensi pengawasan partisipatif ini untuk sejauh mungkin dapat mencegah dan mendeteksi sejak dini potensi-potensi pelanggaran yang ada di Sultra," ujar Iwan.
Dia berharap dengan adanya pengawas partisipatif dapat menciptakan iklim demokrasi yang jujur, adil dan demokratis di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa adanya money politics.
"Kalau laporan pelanggaran belum ada, tetapi ada yang namanya pencegahan," tutur dia.
Sementara itu, Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Muhammad Zamrun Firuhu mengatakan pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan Bawaslu Sultra dalam melakukan pengawasan pemilu 2024.
Dia menyebut dukungan diberikan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mencegah politik uang melalui sejumlah program di perguruan tinggi negeri tersebut salah satunya saat Kuliah Kerja Nyata (KKN).
"Saya kira sangat tepat menggandeng beberapa stakeholder ada universitas, organisasi kemasyarakatan, media massa dan lainnya. Jadi, saya kira itu semua akan mendukung kinerja Bawaslu di hajatan Pemilu 2024," kata Prof Zamrun.
Bawaslu Sultra menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024 kepada sejumlah ormas, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu di Sultra, media massa dan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP).