Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara mengajak pelajar yang menjadi pemilih pemula atau pemilih milenial untuk cerdas menolak politik uang guna mewaspadai adanya potensi kecurangan menghadapi Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu di Kendari, Sabtu, mengatakan menolak politik uang sangat penting dilakukan semua pihak, termasuk pemilih pemula sehingga tercipta pemilu yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan sehat.
"Mereka harus menolak politik uang. Pemilih milenial ini harus tahu dulu bahwa dari aspek hukum menerima atau memberi pada pelaksanaan pemilu atau pilkada ada sanksi pidana," katanya.
Bawaslu Sulawesi Tenggara memberikan sosialisasi menciptakan pesta demokrasi yang jujur dan adil kepada sejumlah perwakilan pelajar SMA/SMK sederajat, dan mahasiswa di Kota Kendari sebagai peserta Seminar Independensi Pers dalam Pemilu 2024" yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra.
Dia menyebut sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima politik uang saat pelaksanaan pesta demokrasi pemilu maupun pilkada bisa terancam pidana kurungan penjara minimal tiga tahun dan maksimal enam tahun.
Selain bisa mendapatkan ancaman pidana, katanya, tindakan politik uang akan merugikan masyarakat itu sendiri karena terpilihnya seseorang menjadi pemimpin dari tindakan curang, maka pemimpin tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik.
"Mereka (pemilih) harus meyakini bahwa pemilu atau pilkada yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar maka praktik ketidakbenaran itu akan terulang setelah calon-calon terpilih atau dilantik. Maka yang akan rugi adalah masyarakat itu sendiri, kita sendiri, pembangunan pasti tidak akan maksimal dilakukan," ucap Hamiruddin.
Hamiruddin mengatakan keterlibatan pemilih milenial dalam mengawal Pemilu 2024 sangat penting karena mereka menjadi pemilih masa depan.
Oleh karena itu, dia berharap para pelajar tidak mudah disusupii politik-politik yang tidak sehat dan tidak benar yang dapat mencederai pesta demokrasi.
Ia meminta para pelajar yang sudah masuk sebagai daftar pemilih bisa mencegah adanya politik uang dan menyosialisasikan ke teman-teman dan keluarga mereka dampak buruk dari tindakan yang tidak sehat tersebut.
"Kesadaran, pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan seperti ini tentang seberapa besar dampak politik uang bagi masa depan itu, mereka bisa share di media sosial yang mereka miliki atau dalam komunikasi mereka dengan teman-temannya, misalnya di sekolah," kata Hamiruddin udu.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu di Kendari, Sabtu, mengatakan menolak politik uang sangat penting dilakukan semua pihak, termasuk pemilih pemula sehingga tercipta pemilu yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan sehat.
"Mereka harus menolak politik uang. Pemilih milenial ini harus tahu dulu bahwa dari aspek hukum menerima atau memberi pada pelaksanaan pemilu atau pilkada ada sanksi pidana," katanya.
Bawaslu Sulawesi Tenggara memberikan sosialisasi menciptakan pesta demokrasi yang jujur dan adil kepada sejumlah perwakilan pelajar SMA/SMK sederajat, dan mahasiswa di Kota Kendari sebagai peserta Seminar Independensi Pers dalam Pemilu 2024" yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra.
Dia menyebut sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima politik uang saat pelaksanaan pesta demokrasi pemilu maupun pilkada bisa terancam pidana kurungan penjara minimal tiga tahun dan maksimal enam tahun.
Selain bisa mendapatkan ancaman pidana, katanya, tindakan politik uang akan merugikan masyarakat itu sendiri karena terpilihnya seseorang menjadi pemimpin dari tindakan curang, maka pemimpin tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik.
"Mereka (pemilih) harus meyakini bahwa pemilu atau pilkada yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar maka praktik ketidakbenaran itu akan terulang setelah calon-calon terpilih atau dilantik. Maka yang akan rugi adalah masyarakat itu sendiri, kita sendiri, pembangunan pasti tidak akan maksimal dilakukan," ucap Hamiruddin.
Hamiruddin mengatakan keterlibatan pemilih milenial dalam mengawal Pemilu 2024 sangat penting karena mereka menjadi pemilih masa depan.
Oleh karena itu, dia berharap para pelajar tidak mudah disusupii politik-politik yang tidak sehat dan tidak benar yang dapat mencederai pesta demokrasi.
Ia meminta para pelajar yang sudah masuk sebagai daftar pemilih bisa mencegah adanya politik uang dan menyosialisasikan ke teman-teman dan keluarga mereka dampak buruk dari tindakan yang tidak sehat tersebut.
"Kesadaran, pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan seperti ini tentang seberapa besar dampak politik uang bagi masa depan itu, mereka bisa share di media sosial yang mereka miliki atau dalam komunikasi mereka dengan teman-temannya, misalnya di sekolah," kata Hamiruddin udu.