Kendari (ANTARA) - PT.BNI Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara, diberi target menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebanyak 650 unit pada tahun 2023.
Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Cabang Baubau, Nuryadin Nasir dalam siaran pers yang diterima, Senin mengatakan, pada tahun sebelumnya kuota KPR di Sultra mencapai kurang lebih 700 unit, dimana 478 diantaranya disalurkan di wilayah kerja BNI cabang Baubau dengan melibatkan 20 lebih pengembang perumahan.
"Untuk teman-teman pengembang yang lagi berkembang. karena untuk tahun ini setelah saya zoom dengan kantor pusat BNI, kita termasuk yang bagus peringkat kedua wilayahnya kami. Kami dibuka ruang 600 sampai 650 unit lagi tahun 2023," ujar Nuryadin Nasir.
Selain pengembang, melalui kuota KPR tersebut menurut Nuryadin, secara otomatis akan berdampak positif bagi daerah salah satunya pendapatan asli daerah bisa meningkat.
“Otomatis ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB atas balik nama perumahan yang telah terjual. Jadi itu mendatangkan bagi daerah, termasuk kelanjutannya otomatis PBB akan naik, dari tadinya di situ tanahnya misalnya cuma 3.000 per meter, tapi setelah dibangun perumahan akhirnya menjadi 150.000 per meter bahkan lebih," katanya.
Karena itu pihaknya juga berharap selama ini yang menjadi kendala pengembang seperti terkait perizinan, dapat diatasi oleh pemerintah daerah sehingga pembangunan perumahan bisa berjalan lancar.
Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Cabang Baubau, Nuryadin Nasir dalam siaran pers yang diterima, Senin mengatakan, pada tahun sebelumnya kuota KPR di Sultra mencapai kurang lebih 700 unit, dimana 478 diantaranya disalurkan di wilayah kerja BNI cabang Baubau dengan melibatkan 20 lebih pengembang perumahan.
"Untuk teman-teman pengembang yang lagi berkembang. karena untuk tahun ini setelah saya zoom dengan kantor pusat BNI, kita termasuk yang bagus peringkat kedua wilayahnya kami. Kami dibuka ruang 600 sampai 650 unit lagi tahun 2023," ujar Nuryadin Nasir.
Selain pengembang, melalui kuota KPR tersebut menurut Nuryadin, secara otomatis akan berdampak positif bagi daerah salah satunya pendapatan asli daerah bisa meningkat.
“Otomatis ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB atas balik nama perumahan yang telah terjual. Jadi itu mendatangkan bagi daerah, termasuk kelanjutannya otomatis PBB akan naik, dari tadinya di situ tanahnya misalnya cuma 3.000 per meter, tapi setelah dibangun perumahan akhirnya menjadi 150.000 per meter bahkan lebih," katanya.
Karena itu pihaknya juga berharap selama ini yang menjadi kendala pengembang seperti terkait perizinan, dapat diatasi oleh pemerintah daerah sehingga pembangunan perumahan bisa berjalan lancar.