Kendari (ANTARA) -
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyebut bahwa sebanyak 64 ribu warga Kota Lulo akan mendapat jaminan atau asuransi kesehatan gratis.
 
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, mengatakan jaminan atau asuransi kesehatan itu nantinya akan dibiayai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI).
 
“Dibiayai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial,” kata Asmawa Tosepu.
 
Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI itu menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk menuju Kota Kendari yang pelayanan kesehatannya telah dibiayai oleh negara atau Universal Health Coverage (UHC).
 
“Jadi begini, pada November 2022 lalu, Kota Kendari itu posisinya belum UHC. Kemudian, ada peluang di Kementerian Sosial untuk kami mengajukan masyarakat agar jaminan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah pusat,” bebernya.
 
Kemudian, lanjut Asmawa Tosepu, pihaknya mengajukan sebanyak 81 ribu warga Kota Kendari untuk mendapatkan jaminan atau asuransi kesehatan itu.
 
“Alhamdulillah, pada Januari 2023 kemarin, kami diundang oleh Kementerian Sosial, dan dari usulan 81 ribu itu telah disetujui sebanyak 64 ribu masyarakat Kota Kendari tercover asuransinya, jaminan kesehatannya dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
 
Asmawa Tosepu menyebutkan dengan masuknya sebanyak 64 ribu masyarakat dalam jaminan Kemensos RI terkait asuransi kesehatannya, maka Kota Kendari akan menuju kota UHC pada 2023.
 
“Pada angka itu, maka Kota Kendari yang tadinya tahun 2022 belum UHC, UHC itu artinya seluruh biaya Kesehatan, layanan rumah sakit itu di-cover oleh negara. Nah, Alhamdulillah dengan tambahan 64 ribu itu, maka posisi Kota Kendari itu sudah masuk dalam kategori UHC,” lanjutnya.
 
Terkait dengan data masyarakat yang akan mendapatkan jaminan Kesehatan dari Kemensos RI itu, ia menuturkan bahwa saat ini Pemkot Kendari telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan sinkronisasi dan validasi data masyarakat Kota Lulo.
 
“Pemerintah kota sudah melakukan langkah-langkah terkait persetujuan itu dengan melakukan validasi, sinkronisasi data-data kependudukan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Dan sekarang dalam proses itu,” ujar Asmawa Tosepu.
 
Dia berharap dengan adanya hal itu, jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kota Kendari telah tercover melalui bantuan dari Kemensos RI.

Pewarta : La Ode Muh. Deden Saputra
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024