Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau biasa disebut BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra melakukan sosialisasi program perlindungan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta se-Sultra.
Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio Ph.D. yang juga menjabat Pj Sekda Sultra bertempat di kantor BPJAMSOSTEK Sultra, Rabu.
Kegiatan tersebut diadakan secara hybrid, baik online melalui zoom ataupun offline. Kepala SMK se Kota Kendari mengikuti kegiatan secara langsung, sementara Kepala SMK di Kab/Kota lainnya menghadiri kegiatan secara online.
"Melalui sosialisasi ini diharapkan para siswa SMK se Sultra dapat memperoleh perlindungan dari BPJAMSOSTEK. Adapun perlindungan yang dimaksud mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata Asrun Lio saat membuka kegiatan tersebut.
Ia memberikan arahan kepada seluruh Kepala Sekolah agar tak perlu ragu dan segera mendaftarkan siswa magang ke BPJAMSOSTEK dan mengatakan bahwa perlindungan bagi siswa magang ini telah diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
"Dalam melaksanakan magang atau praktik itu ada resiko risiko, yang akan bisa saja terjadi pada siswa-siswi kita yang mengikuti magang itu. Oleh karena itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang bagaimana memberikan jaminan ini ya, kepada siswa-siswa," katanya.
Ia menjelaskan, dalam Inpres itu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di situ ditegaskan bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan segera mengambil langkah langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan.
"Itu termasuk siswa, baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Melalui sosialisasi program BPJAMSOSTEK, ia menjelaskan premi bulanan tidak mahal yaitu Rp16.800, sudah mendapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Kita tidak pernah meminta-minta kecelakaan di lapangan, kita juga tidak pernah meminta kematian kita itu ditentukan pada saat kita praktik kerja, tetapi ini adalah bagian perlindungan yang harus kita jaminkan ya, kepada anak-anak kita," tutur Asrun Lio.
Sementara itu. Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan Sigma Octavian, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sultra terkait kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi non ASN.
"Kami berterima kasih serta memberi apresiasi kepada Pemprov Sultra yang telah mengikutkan 5.200 orang pegawai non ASN ke dalam program BPJAMSOSTEK. Semoga kolaborasi BPJAMSOSTEK dengan Pemprov Sultra dapat dilanjutkan dengan pendaftaran siswa SMK magang/PKL se Sultra," kata Irsan.
Dengan dilakukannya sosialisasi ini kata dia, diharapkan seluruh Kepala SMK Negeri ataupun Swasta di Sultra dapat mengetahui manfaat dari program BPJAMSOSTEK.
"Dan jika sudah memahami, dapat segera mendaftarkan seluruh siswa magangnya ke dalam program JKK dan JKM dari BPJAMSOSTEK. Tidak perlu ragu karena ini adalah program pemerintah, dan juga biayanya sangat terjangkau, dimulai dari Rp16.800 bulan," pungkas Irsan.
Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio Ph.D. yang juga menjabat Pj Sekda Sultra bertempat di kantor BPJAMSOSTEK Sultra, Rabu.
Kegiatan tersebut diadakan secara hybrid, baik online melalui zoom ataupun offline. Kepala SMK se Kota Kendari mengikuti kegiatan secara langsung, sementara Kepala SMK di Kab/Kota lainnya menghadiri kegiatan secara online.
"Melalui sosialisasi ini diharapkan para siswa SMK se Sultra dapat memperoleh perlindungan dari BPJAMSOSTEK. Adapun perlindungan yang dimaksud mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata Asrun Lio saat membuka kegiatan tersebut.
Ia memberikan arahan kepada seluruh Kepala Sekolah agar tak perlu ragu dan segera mendaftarkan siswa magang ke BPJAMSOSTEK dan mengatakan bahwa perlindungan bagi siswa magang ini telah diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
"Dalam melaksanakan magang atau praktik itu ada resiko risiko, yang akan bisa saja terjadi pada siswa-siswi kita yang mengikuti magang itu. Oleh karena itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang bagaimana memberikan jaminan ini ya, kepada siswa-siswa," katanya.
Ia menjelaskan, dalam Inpres itu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di situ ditegaskan bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan segera mengambil langkah langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan.
"Itu termasuk siswa, baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Melalui sosialisasi program BPJAMSOSTEK, ia menjelaskan premi bulanan tidak mahal yaitu Rp16.800, sudah mendapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Kita tidak pernah meminta-minta kecelakaan di lapangan, kita juga tidak pernah meminta kematian kita itu ditentukan pada saat kita praktik kerja, tetapi ini adalah bagian perlindungan yang harus kita jaminkan ya, kepada anak-anak kita," tutur Asrun Lio.
Sementara itu. Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan Sigma Octavian, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sultra terkait kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi non ASN.
"Kami berterima kasih serta memberi apresiasi kepada Pemprov Sultra yang telah mengikutkan 5.200 orang pegawai non ASN ke dalam program BPJAMSOSTEK. Semoga kolaborasi BPJAMSOSTEK dengan Pemprov Sultra dapat dilanjutkan dengan pendaftaran siswa SMK magang/PKL se Sultra," kata Irsan.
Dengan dilakukannya sosialisasi ini kata dia, diharapkan seluruh Kepala SMK Negeri ataupun Swasta di Sultra dapat mengetahui manfaat dari program BPJAMSOSTEK.
"Dan jika sudah memahami, dapat segera mendaftarkan seluruh siswa magangnya ke dalam program JKK dan JKM dari BPJAMSOSTEK. Tidak perlu ragu karena ini adalah program pemerintah, dan juga biayanya sangat terjangkau, dimulai dari Rp16.800 bulan," pungkas Irsan.