Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan pihaknya memaksimalkan upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi dan dampak dari bencana hidrometeorologi di daerahnya dengan berbagai program.
"Dalam rangka peningkatan program kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami berupaya untuk meningkatkan sosialisasi utamanya di tingkat SMA/sederajat," kata Ali Mazi dalam keterangan tertulis Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin diterima di Kendari, Sabtu.
Gubernur Sultra memberikan sambutan pada acara Penyerahan Bendera Pataka Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Ali Mazi memaparkan sejumlah kabupaten/kota yang sudah melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana di tingkat SMA/sederajat yakni Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Bombana, Muna, Wakatobi, Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara telah membentuk Desa Tangguh Bencana di beberapa daerah di antaranya Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Konawe Selatan; Buton, Kolaka, Konawe, Buton Utara dan Kabupaten Konawe Utara.
Ali Mazi menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan sosialisasi kegiatan Rumah Ibadah Tangguh Bencana telah dilaksanakan di delapan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengara.
"Terdiri dari Kota Kendari, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur," ujar Gubernur.
Kegiatan masa tanggap darurat, lanjut Ali Mazi, juga dilaksanakan utamanya pada bulan-bulan dengan cuaca ekstrem tinggi serta dukungan penanganan darurat pada provinsi lain yang terdampak bencana seperti kejadian bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat.
“Pada penanganan pasca bencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama BNPB merencanakan relokasi pemukiman masyarakat pesisir rawan bencana di Pasarwajo, Kabupaten Buton seluas kurang lebih 50 hektar yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan Aspal Buton,” jelas Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi menerangkan bahwa Data Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada skor 0,34 dan menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah masih rendah.
"Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara komitmen meningkatkan pengurangan risiko bencana serta kualitas dan kuantitas kegiatan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi dampak negatif dari bencana," kata Ali Mazi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto; Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan; Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, bersama Pejabat Eselon 1 dan 2 serta unsur pengarah di lingkup BNPB.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, dan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur; para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, dan para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Indonesia; perwakilan dunia usaha; dan para akademisi serta praktisi.
"Dalam rangka peningkatan program kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami berupaya untuk meningkatkan sosialisasi utamanya di tingkat SMA/sederajat," kata Ali Mazi dalam keterangan tertulis Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin diterima di Kendari, Sabtu.
Gubernur Sultra memberikan sambutan pada acara Penyerahan Bendera Pataka Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Ali Mazi memaparkan sejumlah kabupaten/kota yang sudah melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana di tingkat SMA/sederajat yakni Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Bombana, Muna, Wakatobi, Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara telah membentuk Desa Tangguh Bencana di beberapa daerah di antaranya Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Konawe Selatan; Buton, Kolaka, Konawe, Buton Utara dan Kabupaten Konawe Utara.
Ali Mazi menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan sosialisasi kegiatan Rumah Ibadah Tangguh Bencana telah dilaksanakan di delapan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengara.
"Terdiri dari Kota Kendari, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur," ujar Gubernur.
Kegiatan masa tanggap darurat, lanjut Ali Mazi, juga dilaksanakan utamanya pada bulan-bulan dengan cuaca ekstrem tinggi serta dukungan penanganan darurat pada provinsi lain yang terdampak bencana seperti kejadian bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat.
“Pada penanganan pasca bencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama BNPB merencanakan relokasi pemukiman masyarakat pesisir rawan bencana di Pasarwajo, Kabupaten Buton seluas kurang lebih 50 hektar yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan Aspal Buton,” jelas Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi menerangkan bahwa Data Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada skor 0,34 dan menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah masih rendah.
"Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara komitmen meningkatkan pengurangan risiko bencana serta kualitas dan kuantitas kegiatan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi dampak negatif dari bencana," kata Ali Mazi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto; Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan; Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, bersama Pejabat Eselon 1 dan 2 serta unsur pengarah di lingkup BNPB.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, dan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur; para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, dan para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Indonesia; perwakilan dunia usaha; dan para akademisi serta praktisi.