Jakarta (ANTARA) - Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menyatakan akan turut mengundurkan diri apabila Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menanggalkan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan awal bulan ini.
"Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri," tulis Shin dalam unggahan di akun Instragram pribadinya, @shintaeyong7777, Rabu.
Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, keputusan dirinya tersebut sesuai dengan filosofi sepak bola yang dianutnya bahwa apapun yang terjadi dalam satu tim merupakan upaya dari semua anggota di dalamnya, bukan seorang saja.
Apalagi, Shin menilai bahwa Mochamad Iriawan adalah sosok yang mencintai sepak bola Indonesia dan selalu memberikan dukungan penuh dari belakang.
"Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada Ketua Umum PSSI. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dia pasti bisa mengatasi keadaan ini dengan baik," kata pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu.
Dalam unggahan yang sama, Shin juga menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam untuk keluarga para korban Tragedi Kanjuruhan dan berharap keluarga para korban bisa bangkit dari keterpurukan mereka saat ini.
"Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari dua anak. Saya ingin memberi harapan dengan mencapai prestasi di sepak bola yang disukai masyarakat," tutur Shin.
Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, menewaskan 132 orang dan membuat ratusan lainnya dirawat di rumah sakit.
Pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD, untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
Juga terkait kejadian itu, Pemerintah Indonesia menyatakan akan mendirikan Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama AFC dan FIFA.
Tak intervensi
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat eksekutif pemerintahan lainnya tidak akan mengintervensi perihal desakan agar Mochamad Iriawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.
Kendati demikian, Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak Ketum PSSI mundur yang menuai banyak dukungan.
"Tidak, tidak. Kami sama sekali, itu silahkan saja di masyarakat," kata Amali di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, saat ditanya awak media soal kemungkinan pemerintah mengintervensi karena desakan deras bagi Iriawan untuk mundur.
Menpora mengingatkan bahwa PSSI sebagai federasi sepak bola di Indonesia bernaung di bawah FIFA yang merupakan otorita sepak bola dunia.
"Pemerintah apapun yang ada, itu federasi, kita hormati. Kita ada wilayahnya masing-masing," ujar Amali.
Pilihan Menpora untuk tidak meneruskan desakan dari masyarakat agar Iriawan mundur tentu tidak lepas dari bayang-bayang ancaman sanksi FIFA yang pernah dirasakan Indonesia pada 2015 silam.
Kala itu pemerintah membekukan PSSI pada 17 April 2015 dengan dasar ketidakpatuhan atas imbauan Badan Olahraga Profesional (BOPI) terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015, yang dijawab FIFA dengan menjatuhkan sanksi kepada PSSI per 30 Mei 2015.
Selain mencabut keanggotaan PSSI, FIFA juga melarang tim nasional maupun klub Indonesia bermain di kompetisi resmi FIFA dan AFC.
Sanksi itu pula yang membuat Menpora cukup berhati-hati dalam tindak lanjut pasca Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 nyawa selepas pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.
Di kalangan masyarakat, Tragedi Kanjuruhan memicu desakan agar Iriawan --yang akrab disapa Iwan Bule-- untuk bertanggung jawab dengan cara menanggalkan jabatan Ketum PSSI yang sedianya ia duduki dalam periode 2019-2023.
Hingga Jumat petang pukul 18.00 WIB di laman petisi daring, change.org, terdapat dua petisi yang mendesak Iwan Bule mundur dengan jumlah dukungan mencapai total lebih dari 36.000 penandatangan.
Petisi pertama dibuat oleh Suhari Ete dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat bertajuk "Tragedi Kanjuruhan, Desak Ketua Umum dan Pengurus PSSI Mengundurkan Diri" yang hingga kini telah menerima dukungan dari 21.934 penandatangan.
Sedangkan petisi kedua dibuat praktisi hukum Emerson Yuntho berjudul "Ketua Umum PSSI dan Direktur PT LIB Harus Mundur!" pada Rabu (5/10) dan saat ini telah mendapatkan dukungan dari 14.217 penandatangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Shin Tae-yong: Jika Ketum PSSI mundur, saya pun harus mundur
"Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri," tulis Shin dalam unggahan di akun Instragram pribadinya, @shintaeyong7777, Rabu.
Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, keputusan dirinya tersebut sesuai dengan filosofi sepak bola yang dianutnya bahwa apapun yang terjadi dalam satu tim merupakan upaya dari semua anggota di dalamnya, bukan seorang saja.
Apalagi, Shin menilai bahwa Mochamad Iriawan adalah sosok yang mencintai sepak bola Indonesia dan selalu memberikan dukungan penuh dari belakang.
"Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada Ketua Umum PSSI. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dia pasti bisa mengatasi keadaan ini dengan baik," kata pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu.
Dalam unggahan yang sama, Shin juga menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam untuk keluarga para korban Tragedi Kanjuruhan dan berharap keluarga para korban bisa bangkit dari keterpurukan mereka saat ini.
"Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari dua anak. Saya ingin memberi harapan dengan mencapai prestasi di sepak bola yang disukai masyarakat," tutur Shin.
Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, menewaskan 132 orang dan membuat ratusan lainnya dirawat di rumah sakit.
Pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD, untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
Juga terkait kejadian itu, Pemerintah Indonesia menyatakan akan mendirikan Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama AFC dan FIFA.
Tak intervensi
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat eksekutif pemerintahan lainnya tidak akan mengintervensi perihal desakan agar Mochamad Iriawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.
Kendati demikian, Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak Ketum PSSI mundur yang menuai banyak dukungan.
"Tidak, tidak. Kami sama sekali, itu silahkan saja di masyarakat," kata Amali di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, saat ditanya awak media soal kemungkinan pemerintah mengintervensi karena desakan deras bagi Iriawan untuk mundur.
Menpora mengingatkan bahwa PSSI sebagai federasi sepak bola di Indonesia bernaung di bawah FIFA yang merupakan otorita sepak bola dunia.
"Pemerintah apapun yang ada, itu federasi, kita hormati. Kita ada wilayahnya masing-masing," ujar Amali.
Pilihan Menpora untuk tidak meneruskan desakan dari masyarakat agar Iriawan mundur tentu tidak lepas dari bayang-bayang ancaman sanksi FIFA yang pernah dirasakan Indonesia pada 2015 silam.
Kala itu pemerintah membekukan PSSI pada 17 April 2015 dengan dasar ketidakpatuhan atas imbauan Badan Olahraga Profesional (BOPI) terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015, yang dijawab FIFA dengan menjatuhkan sanksi kepada PSSI per 30 Mei 2015.
Selain mencabut keanggotaan PSSI, FIFA juga melarang tim nasional maupun klub Indonesia bermain di kompetisi resmi FIFA dan AFC.
Sanksi itu pula yang membuat Menpora cukup berhati-hati dalam tindak lanjut pasca Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 nyawa selepas pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.
Di kalangan masyarakat, Tragedi Kanjuruhan memicu desakan agar Iriawan --yang akrab disapa Iwan Bule-- untuk bertanggung jawab dengan cara menanggalkan jabatan Ketum PSSI yang sedianya ia duduki dalam periode 2019-2023.
Hingga Jumat petang pukul 18.00 WIB di laman petisi daring, change.org, terdapat dua petisi yang mendesak Iwan Bule mundur dengan jumlah dukungan mencapai total lebih dari 36.000 penandatangan.
Petisi pertama dibuat oleh Suhari Ete dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat bertajuk "Tragedi Kanjuruhan, Desak Ketua Umum dan Pengurus PSSI Mengundurkan Diri" yang hingga kini telah menerima dukungan dari 21.934 penandatangan.
Sedangkan petisi kedua dibuat praktisi hukum Emerson Yuntho berjudul "Ketua Umum PSSI dan Direktur PT LIB Harus Mundur!" pada Rabu (5/10) dan saat ini telah mendapatkan dukungan dari 14.217 penandatangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Shin Tae-yong: Jika Ketum PSSI mundur, saya pun harus mundur