Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Agama (Kemenag) Sultra akan mewujudkan program pemerintah pusat dalam akselerasi 10 juta produk sertifikasi halal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Sertifikat halal adalah alat bagi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dalam memproduksi dan menyediakan produk halal yang berkualitas, Aman, Sehat, Bergizi dan Baik untuk dikonsumsi, untuk itu dibutuhkan edukasi melalui pendampingan," kata Kanwil Kemenag Sultra Zainal Mustamin di Kendari, Kamis.
Ia mengatakan, program Sehati untuk mencapai 10 juta sertifikat halal yang telah di lauching Menteri Agama RI pada akhir Maret 2022 merupakan terobosan penting yang akan membawa banyak implikasi positif.
Sebelumnya, Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ilyas Habibu mengapresiasi atas terselenggaranya Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan baik.
Ia mengatakan di Sulawesi Tenggara banyak produk-produk makanan tersaji pada kegiatan-kegiatan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini diketahui pada saat Presiden RI Joko Widodo melihat produk UMKM dalam kunjungannya di daerah Wakatobi.
Pemerintah perlu mendorong para pelaku usaha melakukan sertifikat halal, serta mengajak semua pihak berkolaborasi turut serta membantu sehingga sebelum tahun 2024, produk makanan, minuman, hasil sembelih, bisa mendapatkan sertifikat halal.
Ia berharap, sertifikasi halal yang dilakukan secara masif, menjadi pemantik geliat UMKM untuk kembali bangkit setelah lebih dua tahun terdampak pandemi COVID-19.
"Sertifikat halal adalah alat bagi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dalam memproduksi dan menyediakan produk halal yang berkualitas, Aman, Sehat, Bergizi dan Baik untuk dikonsumsi, untuk itu dibutuhkan edukasi melalui pendampingan," kata Kanwil Kemenag Sultra Zainal Mustamin di Kendari, Kamis.
Ia mengatakan, program Sehati untuk mencapai 10 juta sertifikat halal yang telah di lauching Menteri Agama RI pada akhir Maret 2022 merupakan terobosan penting yang akan membawa banyak implikasi positif.
Sebelumnya, Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ilyas Habibu mengapresiasi atas terselenggaranya Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan baik.
Ia mengatakan di Sulawesi Tenggara banyak produk-produk makanan tersaji pada kegiatan-kegiatan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini diketahui pada saat Presiden RI Joko Widodo melihat produk UMKM dalam kunjungannya di daerah Wakatobi.
Pemerintah perlu mendorong para pelaku usaha melakukan sertifikat halal, serta mengajak semua pihak berkolaborasi turut serta membantu sehingga sebelum tahun 2024, produk makanan, minuman, hasil sembelih, bisa mendapatkan sertifikat halal.
Ia berharap, sertifikasi halal yang dilakukan secara masif, menjadi pemantik geliat UMKM untuk kembali bangkit setelah lebih dua tahun terdampak pandemi COVID-19.