Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa sebesar Rp32,14 triliun atau 47,72 persen Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa hingga 4 Juli 2022.

"Jumlah Dana Desa yang tersalurkan itu meningkat 20 persen dibandingkan penyaluran periode 1 Juli tahun lalu yang sebesar Rp26,71 triliun," ujar Mendes PDTT dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan Dana Desa itu telah dicairkan ke 72.155 desa atau 96 persen desa, naik empat persen daripada penyaluran 1 Juli 2021 ke 68.101 desa.

Ia merinci penggunaan Dana Desa itu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp8,69 triliun kepada 6.382.618 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Dari bulan Januari sampai Juli 2022 telah tersalur Rp8,68 triliun. Dari sisi pekerjaan, 88 persen penerima ialah petani, nelayan, termasuk buruh tani dan buruh nelayan," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp994,08 miliar, dan telah menyerap tenaga kerja 560.497 warga desa.

"Ini mencakup 64.903 perempuan, 227.224 pekerja dari keluarga miskin dan 168.937 pekerja dari kalangan penganggur," papar Gus Halim demikian ia biasa disapa.

Ia menambahkan Dana Desa yang telah disalurkan itu juga digunakan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp2,74 triliun, program ketahanan pangan sebesar Rp5,46 triliun dan kegiatan prioritas desa lainnya sebesar Rp12,92 triliun.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga mengatakan bahwa proporsi perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT dana desa tahun ini telah mencapai 2,85 juta.

"Penerima PEKKA cenderung meningkat dari 31 persen pada 2020, kemudian 40 persen pada 2021 dan kini 45 persen," katanya.

Ia mengharapkan "feminisasi" BLT Dana Desa melebarkan kesempatan keluarga miskin di desa yang dikepalai perempuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraannya.

Ia menekankan bahwa BLT Dana Desa memberikan porsi cukup tinggi kepada PEKKA, tidak pernah kurang dari 30 persen KPM.

Bahkan, rata-rata proporsi PEKKA penerima BLT Dana Desa di empat provinsi melebihi 50 persen, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Di samping itu, PKTD juga secara khusus harus memberdayakan PEKKA," kata Gus Halim.


  Tangkapan layar materi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers dana desa yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)


 Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah memberikan dukungan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk lepas dari kemiskinan di desa.

"BLT Dana Desa mendukung PEKKA untuk lepas dari kemiskinan di desa," ujar Mendes PDTT dalam konferensi pers daring tentang Dana Desa yang diikuti di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan proporsi PEKKA tidak pernah kurang dari 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM), bahkan rata-rata proporsi PEKKA penerima BLT dana desa di empat provinsi melebihi 50 persen, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia mengemukakan proporsi PEKKA sebagai penerima BLT dana desa tahun 2022 ini mencapai 2,85 juta, mengalami kenaikan dibanding 2021 yang sebanyak 2,39 juta.

Dalam rangka mendukung PEKKA untuk lepas dari kemiskinan di desa, Mendes PDTT juga mengatakan bahwa kementeriannya telah meminta pemerintah desa untuk melibatkan PEKKA dalam Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Padat Karya Tunai Desa harus melibatkan PEKKA, jadi ada dua sisi untuk PEKKA, yakni melalui BLT dan Padat Karya Tunai Desa," ujar Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Oleh karena itu, Gus Halim meminta agar PEKKA aktif dalam musyawarah desa agar penanganan program pembangunan yang berpihak pada perempuan dapat terus berkelanjutan.

Ia mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan di perdesaan.

Ia menyampaikan konteks desa berkesetaraan gender pun telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Misalnya bicara soal keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus memperhatikan unsur perempuan, musyawarah desa unsur yang wajib salah satunya adalah perwakilan kelompok perempuan," tutur Gus Halim.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes: 47,72 persen Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024