Jakarta (ANTARA) -
Presiden Joko Widodo berpesan kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum/DKPP) betul-betul menjaga dan meningkatkan moralitas Pemilu 2024.

Pesan Presiden itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada penyelenggara pemilu yang mulai laksanakan tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022.
 
"Bapak Presiden menegaskan agar penyelenggara pemilu betul-betul menjaga dan meningkatkan moralitas pemilu dan pilkada serentak," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa.
 
Indonesia, kata dia, harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, mendorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik secara masif.
 
"Dalam arti agar masyarakat paham tentang haknya dalam pemilihan," katanya.
 
Presiden, lanjut Tito, juga meminta agar penyelenggara memastikan tata kelola pemilu akuntabel dan menjaga pemilu agar aman damai sehingga tidak ada masalah yang serius pada bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan pada masa lalu.
 
Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis yang memengaruhi kualitas pemilu.

"Kita perlu belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, kita lakukan perbaikan-perbaikan dari aspek manajemen teknis," kata dia.
 
Tito lantas mencontohkan perbaikan kualitas data pemilu, daftar pemilih tetap (DPT), manajemen kerja KPUD sampai dengan teknis rekapitulasi suara, penguatan sistem pendaftaran pemilih, sistem sistem verifikasi partai politik, sistem rekapitulasi, dan sistem informasi logistik.
 
"Pastikan juga agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi. Presiden juga mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas, kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi," kata Tito.
 
Hal itu, lanjut dia, agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang.

Disebutkan pula bahwa model kampanye yang efisien itu telah dilakukan pada Pilkada Serentak 2020.

"Sebanyak 270 daerah di tengah-tengah puncak pandemi, kita telah menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan itu berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan angka COVID-19, serta lebih efektif daripada mobilisasi," ujarnya. Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa 2022 secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)


Peluncuran tahapan Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa 2022 secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Pada malam ini, Rabu, 14 Juni 2022, kalau dihitung dari hari pemungutan suara, hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, konstitusi dan mandat undang-undang mengamanatkan dimulainya tahapan Pemilu 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa.

 Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dan meminta dukungan kepada pemerintah, DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia.

 Pemilu 2024 sesuai aturan perundang-undangan dimulai sejak 20 bulan dari hari pencoblosan. Hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari,  artinya tahapan awal dari pemilu mulai 14 Juni 2022.

 Peluncuran secara simbolis ditandai dengan menekan sirene oleh seluruh anggota KPU RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DKPP Muhammad, dan sosok penting lainnya.

 Peluncuran tersebut disaksikan oleh seluruh anggota KPU provinsi se-Indonesia, kabupaten, kota serta unsur pimpinan partai politik calon peserta pemilu.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Penyelenggara betul-betul menjaga moralitas Pemilu 2024

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024