"Pemangku kepentingan wartawan banyak, ada pemerintah, masyarakat, akademisi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Ketika tulisan menyentuh terhadap kepentingan pemerintah, maka pemerintah yang kita dorong untuk mempercepat solusi terkait dengan stunting ini," ujarnya dalam konferensi pers Apresiasi Karya Jurnalistik Japfa di Jakarta, Selasa.
Munir mengungkapkan angka stunting di Indonesia terbilang tinggi berada pada level 24 persen dan ditargetkan turun ke angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, pemerintah melakukan akselerasi ambisius untuk menurunkan angka stunting itu melalui alokasi pendanaan sebesar Rp44 triliun dengan rincian Rp34 triliun melalui program pemerintah pusat dan sisanya Rp10 triliun melalui program pemerintah daerah.
"Agenda stunting sudah tidak bergeser dari 10 agenda nasional tahun ini. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang baik bagi wartawan untuk mengeksplorasi terkait stunting di Indonesia," kata Munir.
Lebih lanjut ia berpesan bahwa ruang stunting terbuka lebar bagi para wartawan untuk melakukan eksplorasi, mengunjungi wilayah-wilayah yang masih banyak kasus stunting, melakukan berbagai observasi dan riset, hingga melakukan pendalaman dengan para ahli maupun pakar.
Apabila wartawan semakin banyak mengeksplorasi terhadap materi-materi stunting dan semakin mendalami isu itu, maka tulisan-tulisan yang dimuat di media massa akan memiliki poin yang tinggi.
"Di sini dibutuhkan sebuah kemampuan komprehensif dari wartawan, kemampuan melakukan riset, kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan pendalaman berbicara dengan narasumber dan pakar, serta kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Stunting bukan hanya persoalan pemerintah, peneliti, perusahaan swasta, ataupun media, tetapi persoalan kita semua," ucap Munir.
Pewarta Foto Kantor Berita Reuters Beawiharta mengatakan bahwa berita buruk adalah berita baik bagi media massa. Namun, menjadi wartawan harus memiliki tanggung jawab sosial dalam arti bila melepas foto atau berita harus berpikir efek yang ditimbulkan terhadap publik yang melihat atau membaca berita itu.
"Makin dramatis fotonya, makin jelek ceritanya, itu artinya makin bagus beritanya. Tapi sesungguhnya menjadi wartawan itu kita punya apa yang disebut tanggung jawab sosial," kata Beawiharta.
Dalam kasus stunting, ungkapnya, fotografer otomatis merujuk dan mengekspose kepada anak-anak dengan fisik kurus dan tumbuh kembang mereka tidak sempurna karena stunting. Padahal ada banyak sudut pandang yang bisa diambil secara visual dalam upaya mencegah stunting, seperti berbagai sosialisasi di posyandu hingga kegiatan para peternak yang menyiapkan hewan-hewan untuk dikonsumsi.
Seperti diketahui, media massa berperan dalam proses pembangunan melalui posisinya sebagai agen perubahan. Isu stunting yang kini masih menjadi tantangan di Indonesia memerlukan jembatan dari media massa untuk menyampaikan pesan, pemikiran, harapan, dan pembelajaran bagi semua pihak agar dapat berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan.
Perusahaan agribisnis PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menyatakan berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
Direktur Corporate Affairs Japfa Rachmat Indrajaya mengatakan stunting tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga kota besar seperti Jakarta, sehingga memerlukan aksi kolaborasi dalam mengatasi kasus tersebut.
"Kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur yang menyediakan produk protein hewani berkomitmen mendukung program-program pemerintah mengatasi stunting," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Rachmat menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kegiatan 'Japfa for Kids' untuk menciptakan generasi unggul. Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 tersebut telah menyasar ratusan ribu murid, ribuan guru, dan ratusan sekolah di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, Japfa juga memiliki program posyandu berdaya yang fokus terhadap pertumbuhan dan kesehatan ibu serta balita agar terhindar dari stunting. Program ini telah dilakukan di 24 provinsi di Indonesia.
"Kami sudah melakukan edukasi pada posyandu-posyandu, di mana kebanyakan ibu-ibu di daerah itu cuek terhadap kesehatan. Kami juga menyediakan alat penimbang berat badan dan pengukur tinggi," kata Rachmat.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa perusahaannya tengah menyiapkan konsep pemberdayaan masyarakat agar mandiri dalam menyediakan protein hewani. Program itu rencananya akan menjadi bentuk tanggung jawab sosial Japfa dalam meningkatkan asupan makanan kaya protein bagi masyarakat, terkhusus mereka yang berada di daerah-daerah yang masih tinggi kasus stunting.
"Perusahaan kami tersebar di beberapa pulau ada di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan sebagainya, jadi yang kami utamakan adalah daerah-daerah di mana unit-unit kami berada agar program itu bisa lebih mudah menjangkau masyarakat," terang Rachmat.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Ahli Gizi dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Sandra Fikawati menyambut baik upaya Japfa dalam mensosialisasikan pentingnya anak mengonsumsi protein hewani sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Menurutnya, isu stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, karena keberadaan sektor swasta termasuk Japfa diharapkan dapat turut aktif mempromosikan konsumsi gizi seimbang melalui peningkatan konsumsi protein hewani.
"Tubuh manusia membutuhkan sebanyak 20 jenis asam amino dan sembilan di antaranya adalah asam amino esensial yang lebih lengkap dan lebih banyak adalah protein hewani. Kekurangan protein hewani dapat menyebabkan permasalahan gizi yang serius, salah satunya stunting," pungkas Sandra.