Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul jika perkara sengketa lahan tidak segera diselesaikan.
"Bahaya kalau sudah yang namanya sengketa tanah, sengketa lahan. Bahaya banget. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana," kata Presiden seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa kedudukan sertifikat bisa menjadi barang jaminan dan akses permodalan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian ATR/BPN, maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
"Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan bisa merembet ke sosial ekonomi," kata Jokowi.
Kepala Negara memberi peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
Contohnya, ego sektoral antara lembaga kerap menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
"Saya ke lapangan persoalan apa kok tidak rampung-rampung? Persoalan kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," kata Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi Pertemuan GTRA yang diharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.
Presiden Jokowi berada di Wakatobi untuk melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja, salah satunya membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022.
GTRA Summit 2022 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dengan tanggung jawab untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.
GTRA Summit 2022 secara khusus akan membahas persoalan pertumbuhan berkelanjutan dan pemberdayaan yang inklusif di Indonesia, terutama terkait pemanfaatan tanah.
Gubernur Sultra, Ali Mazi, seperti rilis dari Diskominfo Sulawesi Tenggara, menyatakan kegiatan ini telah lama dipersiapkan, bahkan sejak tahun 2021 lalu. Pelaksanaan GTRA Summit 2022 merupakan perintah langsung Presiden kepada Gubernur Sultra yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Gubernur mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai wujud implementasi arahan Presiden Membangun Indonesia dari Pinggiran sekaligus menyambut Presidensi G20.
Baca juga: Presiden Joko Widodo minta sistem aplikasi penerbitan sertifikat dalam hitungan jam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden ingatkan dampak sosial-ekonomi timbul akibat sengketa lahan
"Bahaya kalau sudah yang namanya sengketa tanah, sengketa lahan. Bahaya banget. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana," kata Presiden seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa kedudukan sertifikat bisa menjadi barang jaminan dan akses permodalan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian ATR/BPN, maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
"Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan bisa merembet ke sosial ekonomi," kata Jokowi.
Kepala Negara memberi peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
Contohnya, ego sektoral antara lembaga kerap menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
"Saya ke lapangan persoalan apa kok tidak rampung-rampung? Persoalan kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," kata Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi Pertemuan GTRA yang diharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.
Presiden Jokowi berada di Wakatobi untuk melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja, salah satunya membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022.
GTRA Summit 2022 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dengan tanggung jawab untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.
GTRA Summit 2022 secara khusus akan membahas persoalan pertumbuhan berkelanjutan dan pemberdayaan yang inklusif di Indonesia, terutama terkait pemanfaatan tanah.
Gubernur Sultra, Ali Mazi, seperti rilis dari Diskominfo Sulawesi Tenggara, menyatakan kegiatan ini telah lama dipersiapkan, bahkan sejak tahun 2021 lalu. Pelaksanaan GTRA Summit 2022 merupakan perintah langsung Presiden kepada Gubernur Sultra yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Gubernur mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai wujud implementasi arahan Presiden Membangun Indonesia dari Pinggiran sekaligus menyambut Presidensi G20.
Baca juga: Presiden Joko Widodo minta sistem aplikasi penerbitan sertifikat dalam hitungan jam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden ingatkan dampak sosial-ekonomi timbul akibat sengketa lahan