Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara bekerjasama mendorong enam pasar tradisional menggunakan transaksi digital dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Rabu, mengatakan pembayaran secara digital dengan non tunai sangat tepat karena akan memberikan kemudahan bagi masyarakat baik berbelanja di pasar termasuk pedagang jika membayar retribusi.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani MoU, yang artinya bahwa mulai hari ini pedagang di enam pasar membayar retribusi kepada pemerintah itu sudah lewat elektronik," katanya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus meluncurkan Elektronifikasi Transaksi Pasar (DAOA) Digital.
Enam pasar yang akan menerapkan digitalisasi yakni Pasar Lapulu, Baruga, Andonohu, Pasar Basah Mandonga, Pasar Wayong dan Pasar Punggolaka. Sistem ini akan dikelola PD Pasar Kota Kendari juga akan menggandeng Bank Mandiri, BRI dan Bank Sultra.
Dia berharap, ke depannya digitalisasi pasar tradisional tidak hanya di enam pasar tersebut namun juga pasar tradisional lainnya, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif ke masyarakat.
"Tentu kita berharap ini semakin meningkat retribusi masyarakat (pedagang) semakin lancar dan nanti kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas yang lebih lengkap lagi," ujar Wali Kota.
Plt Kepala BI Sultra Aryo Wibowo T Prasetyo menyebut bahwa Kota Kendari sudah menjadi salah satu daerah yang masuk kategori pemda digital, sebab telah memiliki indeks 84 persen.
Namun menurut Aryo, ke depannya Pemerintah Kota Kendari masih memiliki tantangan yakni bagaimana melibatkan masyarakat secara luas.
Dia menyebut, saat ini Pemerintah Kota Kendari sudah menerapkan QRIS di sejumlah titik seperti retribusi PKL Kali Kadia, pembayaran PDAM dan retribusi masuk Tempat Wisata Nambo.
"Harapannya ini akan menular ke kabupaten lain karena akan ada program champion pemerintah digital tahun 2022 akhir, harapannya ada wakil dari Sulawesi Tenggara meraih champions tersebut," demikian Aryo.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Rabu, mengatakan pembayaran secara digital dengan non tunai sangat tepat karena akan memberikan kemudahan bagi masyarakat baik berbelanja di pasar termasuk pedagang jika membayar retribusi.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani MoU, yang artinya bahwa mulai hari ini pedagang di enam pasar membayar retribusi kepada pemerintah itu sudah lewat elektronik," katanya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus meluncurkan Elektronifikasi Transaksi Pasar (DAOA) Digital.
Enam pasar yang akan menerapkan digitalisasi yakni Pasar Lapulu, Baruga, Andonohu, Pasar Basah Mandonga, Pasar Wayong dan Pasar Punggolaka. Sistem ini akan dikelola PD Pasar Kota Kendari juga akan menggandeng Bank Mandiri, BRI dan Bank Sultra.
Dia berharap, ke depannya digitalisasi pasar tradisional tidak hanya di enam pasar tersebut namun juga pasar tradisional lainnya, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif ke masyarakat.
"Tentu kita berharap ini semakin meningkat retribusi masyarakat (pedagang) semakin lancar dan nanti kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas yang lebih lengkap lagi," ujar Wali Kota.
Plt Kepala BI Sultra Aryo Wibowo T Prasetyo menyebut bahwa Kota Kendari sudah menjadi salah satu daerah yang masuk kategori pemda digital, sebab telah memiliki indeks 84 persen.
Namun menurut Aryo, ke depannya Pemerintah Kota Kendari masih memiliki tantangan yakni bagaimana melibatkan masyarakat secara luas.
Dia menyebut, saat ini Pemerintah Kota Kendari sudah menerapkan QRIS di sejumlah titik seperti retribusi PKL Kali Kadia, pembayaran PDAM dan retribusi masuk Tempat Wisata Nambo.
"Harapannya ini akan menular ke kabupaten lain karena akan ada program champion pemerintah digital tahun 2022 akhir, harapannya ada wakil dari Sulawesi Tenggara meraih champions tersebut," demikian Aryo.