Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Bulog Sultra bersinergi untuk menyalurkan 2.000 paket beras fortifit kepada warga penerima manfaat di kampung keluarga berkualitas dan desa lokus kekerdilan.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, di Kendari, Rabu, mengatakan beras fortifit yang merupakan pembelian dari Perum Bulog kepada Perwakilan BKKBN tersebut bersumber dari dana mitra kerja.
"Selanjutnya beras tersebut akan diserahkan ke Kampung keluarga berkualitas dan desa lokus stunting," kata Asmar.
Beras fortifit tersebut kata Asmar, akan mendukung program Dapur Sehat atasi stunting (Dashat) yang ada di kampung Kweluarga berkualitas atau di desa atau titik lokus stunting.
"Berbicara penanganan stunting ini harus menjadi gerakan bersama, siapa berbuat apa sehingga kita bisa benar-benar zero dari stunting," katanya.
Ia mengatakan, BKKBN Sultra terus membangun sinergis dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan angka gizi buruk dan stunting di Provinsi Sultra.
Bentuk komitmen tersebut kata Asmar, telah dituangkan dalam penandatangan perjanjian kerjasama yang ditanda tangani pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Bangga Kencana “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor di Sultra.
Badan kependudukan dan keluarga Berencana nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah meneken nota kesepahaman (MoU) bersama 17 kabupaten/kota se-Sultra dalam rangka percepatan penanganan stunting di daerah itu.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan penandatanganan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu.
"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menyamakan niat dan persepsi, menyatukan cita-cita dan tujuan sehingga bisa menghasilkan kebijakan, strategi dan rumusan yang memberikan manfaat dengan fokus utamanya adalah penanganan stunting," katanya.
Ia berharap agar Rakerda ini dapat lebih meningkatkan sinergi, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam menerapkan berbagai kebijakan dan strategis percepatan penurunan stunting, terutama di daerah-daerah yang prevalensinya masih tinggi," katanya.
Menurut dia, tantangan pembangunan saat ini dan beberapa waktu ke depan bukanlah ringan. Terlebih, tantangan pandemi COVID-19 masih mempengaruhi sendi-sendi pembangunan dan kehidupan berbangsa.
Hal tersebut telah memberikan pelajaran dan mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja pelayanan pemerintahan, terutama atas perubahan perilaku masyarakat.
Bagi Program Bangga Kencana, tantangan berat yang masih dihadapi adalah kepastian dan kualitas pelayanan.
Di antaranya kata dia, terjadinya peningkatan angka putus pakai penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS yang ber-KB terutama pengguna suntikan dan pil, meningkatnya angka unmeet need, terhentinya sebagian besar kegiatan pengasuhan orang tua di kelompok kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
"Oleh karena sisa waktu yang lebih kurang 3 tahun, maka perlu dilakukan kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan semua lintas sektor, mitra terkait dan seluruh komponen terkait," pungkasnya.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, di Kendari, Rabu, mengatakan beras fortifit yang merupakan pembelian dari Perum Bulog kepada Perwakilan BKKBN tersebut bersumber dari dana mitra kerja.
"Selanjutnya beras tersebut akan diserahkan ke Kampung keluarga berkualitas dan desa lokus stunting," kata Asmar.
Beras fortifit tersebut kata Asmar, akan mendukung program Dapur Sehat atasi stunting (Dashat) yang ada di kampung Kweluarga berkualitas atau di desa atau titik lokus stunting.
"Berbicara penanganan stunting ini harus menjadi gerakan bersama, siapa berbuat apa sehingga kita bisa benar-benar zero dari stunting," katanya.
Ia mengatakan, BKKBN Sultra terus membangun sinergis dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan angka gizi buruk dan stunting di Provinsi Sultra.
Bentuk komitmen tersebut kata Asmar, telah dituangkan dalam penandatangan perjanjian kerjasama yang ditanda tangani pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Bangga Kencana “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor di Sultra.
Badan kependudukan dan keluarga Berencana nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah meneken nota kesepahaman (MoU) bersama 17 kabupaten/kota se-Sultra dalam rangka percepatan penanganan stunting di daerah itu.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan penandatanganan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu.
"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menyamakan niat dan persepsi, menyatukan cita-cita dan tujuan sehingga bisa menghasilkan kebijakan, strategi dan rumusan yang memberikan manfaat dengan fokus utamanya adalah penanganan stunting," katanya.
Ia berharap agar Rakerda ini dapat lebih meningkatkan sinergi, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam menerapkan berbagai kebijakan dan strategis percepatan penurunan stunting, terutama di daerah-daerah yang prevalensinya masih tinggi," katanya.
Menurut dia, tantangan pembangunan saat ini dan beberapa waktu ke depan bukanlah ringan. Terlebih, tantangan pandemi COVID-19 masih mempengaruhi sendi-sendi pembangunan dan kehidupan berbangsa.
Hal tersebut telah memberikan pelajaran dan mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja pelayanan pemerintahan, terutama atas perubahan perilaku masyarakat.
Bagi Program Bangga Kencana, tantangan berat yang masih dihadapi adalah kepastian dan kualitas pelayanan.
Di antaranya kata dia, terjadinya peningkatan angka putus pakai penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS yang ber-KB terutama pengguna suntikan dan pil, meningkatnya angka unmeet need, terhentinya sebagian besar kegiatan pengasuhan orang tua di kelompok kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
"Oleh karena sisa waktu yang lebih kurang 3 tahun, maka perlu dilakukan kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan semua lintas sektor, mitra terkait dan seluruh komponen terkait," pungkasnya.