Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya meningkatkan kesadaran bencana di tingkat masyarakat dengan memasang instrumen peringatan dini di berbagai wilayah rentan.
Direktur Peringatan Dini BNPB Afril Rosya mengatakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat diantaranya dengan memberikan fasilitasi, dan menyiapkan stimulan dalam peringatan dini bencana.
"Kami sudah melakukan peringatan dini bencana sejak 2015 hingga 2019 dengan memasang instrumen sistem peringatan dini di 115 kabupaten/kota," ujar Afril dalam diskusi "Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB): Efektifitas Peringatan Dini dalam Penguatan Respon Masyarakat," diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Afril juga mengatakan di tahun 2021, BNPB juga sudah memasang sistem peringatan dini sepanjang aliran Bengawan Solo di tujuh kabupaten/kota, yang diberikan kepada kepala daerah.
"Tidak hanya kita fokus menyiapkan instrumen semata, tapi kita lengkapi dengan penguatan kapasitas. Karena kita tahu risiko itu adalah bagian terintegrasi, juga dengan sejauh mana kapasitas kesiapan di masyarakat, dan sebesar apa ancaman yang ada," ujar dia.
Dalam peningkatan kapasitas tersebut, Afril mengatakan ada beberapa tahapan dilakukan sesuai ISO 22327 yaitu tentang sistem peringatan dini bencana longsor. Dia mengatakan walaupun ini lebih kepada longsor, tetapi semua itu dipraktekkan ke sistem peringatan secara umum.
Beberapa kegiatan itu, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Dari budaya sadar bencana itu harus dibangun dan kita tahu persis setiap daerah memiliki kerentanan yang berbeda," ujarnya.
Setiap daerah memiliki kapasitas masyarakat yang berbeda. Tentunya, juga harus ada pendekatan yang berbeda juga untuk masing-masing masyarakat.
"Makanya sistem peringatan dini berbasis masyarakat ini memang harus ditumbuhkembangkan, tidak hanya di level nasional yang difasilitasi oleh BNPB, tapi juga bisa direplikasi oleh teman-teman di daerah," ujar Afril.
Dia juga mengatakan permasalahan sekarang terkait dengan posisi instrumen peringatan dini, terkadang Pemerintah daerah tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk merawat, memelihara alat atau mungkin sistem informasi peringatan dini yang sudah BNPB coba fasilitasi.
Dia mengharapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana, pemerintah daerah juga memberikan kontribusi yang signifikan.
Setelah sosialisasi, kemudian membentuk tim siaga bencana, yang bertugas melakukan pemantauan terhadap di aspek masyarakat. Kemudian bagaimana ketika instrumentasi ini memberikan peringatan dini kebangsaan kepada masyarakat di setiap desa atau di setiap Kabupaten yang diberikan stimulan.
"Kemudian, kita juga memfasilitasi penyusunan peta evakuasi dan jalur evakuasi. Jika terjadi suatu kondisi darurat dan diberikan peringatan dini maka peta evakuasi dan jalur evakuasi ini sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga sangat mudah untuk masyarakat seragam merespon peringatan dini yang diberikan," ujar dia.
Yang terakhir adalah simulasi, bagaimana peta evakuasi, kemudian jalur evakuasi, kemudian tempat evakuasi itu bisa benar-benar dipahami oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa diterapkan suatu pemberian skenario skenario yang paling mungkin, berdasarkan historis kejadian bencana yang ada di masyarakat.
Diharapkan masyarakat sudah sadar sekali terhadap apa-apa yang harus mereka lakukan, terutama bagi pendatang datang di suatu daerah, menurut dia, memang perlu diberikan pelatihan-pelatihan simulasi, agar keterampilan dan pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap respon peringatan dini bencana yang ada.*
Direktur Peringatan Dini BNPB Afril Rosya mengatakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat diantaranya dengan memberikan fasilitasi, dan menyiapkan stimulan dalam peringatan dini bencana.
"Kami sudah melakukan peringatan dini bencana sejak 2015 hingga 2019 dengan memasang instrumen sistem peringatan dini di 115 kabupaten/kota," ujar Afril dalam diskusi "Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB): Efektifitas Peringatan Dini dalam Penguatan Respon Masyarakat," diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Afril juga mengatakan di tahun 2021, BNPB juga sudah memasang sistem peringatan dini sepanjang aliran Bengawan Solo di tujuh kabupaten/kota, yang diberikan kepada kepala daerah.
"Tidak hanya kita fokus menyiapkan instrumen semata, tapi kita lengkapi dengan penguatan kapasitas. Karena kita tahu risiko itu adalah bagian terintegrasi, juga dengan sejauh mana kapasitas kesiapan di masyarakat, dan sebesar apa ancaman yang ada," ujar dia.
Dalam peningkatan kapasitas tersebut, Afril mengatakan ada beberapa tahapan dilakukan sesuai ISO 22327 yaitu tentang sistem peringatan dini bencana longsor. Dia mengatakan walaupun ini lebih kepada longsor, tetapi semua itu dipraktekkan ke sistem peringatan secara umum.
Beberapa kegiatan itu, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Dari budaya sadar bencana itu harus dibangun dan kita tahu persis setiap daerah memiliki kerentanan yang berbeda," ujarnya.
Setiap daerah memiliki kapasitas masyarakat yang berbeda. Tentunya, juga harus ada pendekatan yang berbeda juga untuk masing-masing masyarakat.
"Makanya sistem peringatan dini berbasis masyarakat ini memang harus ditumbuhkembangkan, tidak hanya di level nasional yang difasilitasi oleh BNPB, tapi juga bisa direplikasi oleh teman-teman di daerah," ujar Afril.
Dia juga mengatakan permasalahan sekarang terkait dengan posisi instrumen peringatan dini, terkadang Pemerintah daerah tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk merawat, memelihara alat atau mungkin sistem informasi peringatan dini yang sudah BNPB coba fasilitasi.
Dia mengharapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana, pemerintah daerah juga memberikan kontribusi yang signifikan.
Setelah sosialisasi, kemudian membentuk tim siaga bencana, yang bertugas melakukan pemantauan terhadap di aspek masyarakat. Kemudian bagaimana ketika instrumentasi ini memberikan peringatan dini kebangsaan kepada masyarakat di setiap desa atau di setiap Kabupaten yang diberikan stimulan.
"Kemudian, kita juga memfasilitasi penyusunan peta evakuasi dan jalur evakuasi. Jika terjadi suatu kondisi darurat dan diberikan peringatan dini maka peta evakuasi dan jalur evakuasi ini sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga sangat mudah untuk masyarakat seragam merespon peringatan dini yang diberikan," ujar dia.
Yang terakhir adalah simulasi, bagaimana peta evakuasi, kemudian jalur evakuasi, kemudian tempat evakuasi itu bisa benar-benar dipahami oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa diterapkan suatu pemberian skenario skenario yang paling mungkin, berdasarkan historis kejadian bencana yang ada di masyarakat.
Diharapkan masyarakat sudah sadar sekali terhadap apa-apa yang harus mereka lakukan, terutama bagi pendatang datang di suatu daerah, menurut dia, memang perlu diberikan pelatihan-pelatihan simulasi, agar keterampilan dan pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap respon peringatan dini bencana yang ada.*