Kendari (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Abdul Rauf memastikan semua data penerima bantuan sosial yang hangus terbakar masih dapat diakses di Kementerian Sosial.
"Secara fisik itu memang sudah habis terbakar, tapi kan sekarang semua data penerima bansos berbasis aplikasi. Jadi saya pikir kalau sudah terpasang listrik, wifi, insyaallah semua akan terkoneksi dengan pusat dan itu secara otomatis akan muncul semua nama-nama penerima bansos," kata dia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Dia menyebut saat ini penerima bansos iuran (PBI) jaminan asuransi kurang lebih 83.000 jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) ada 9.000 lebih, dan penerima bansos kurang lebih 11.000 orang.
Pihaknya tetap membuka pelayanan untuk masyarakat meskipun kantor terbakar.
Pasalnya, pihaknya telah membangun sejumlah tenda tempat pelayanan.
"Operasional tetap jalan. Hanya mungkin sarana prasarana kerja kita yang kena musibah. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Sesuai perintah Pak Wali agar memanfaatkan halaman yang ada dan tenda darurat untuk melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Data penerima Bansos dan PKH di Dinsos Kendari hangus terbakar
Terkait dengan kerugian akibat kebakaran kantor tersebut tersebut, Rauf tidak bisa menyebutkan secara pasti, namun diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
"Kalau bangunan ini tentu saya pikir barang kali di atas Rp1 miliar, tetapi saya bukan ahli tafsir jadi saya tidak bisa mengukur ini berapa besar besar kerugiannya. Mungkin teman-teman dari Aset akan menghitung membantu saya," ujar dia.
Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar meminta kepala Dinas Sosial segera mendata jumlah kerugian dan melaporkan kepada Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir.
Dia meminta Dinas Sosial menginventarisasi kerugian dan apa saja yang terbakar, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, agar diajukan anggaran untuk pembangunan kembali kantor tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.
"Ini bencana yang tidak terduga seperti kebakaran ini pendanaannya melalui belanja tidak terduga, karena tidak mungkin kita mau menunggu nanti tahun depan. Tentunya pos itulah yang biasa kita gunakan untuk masalah darurat," kata Nahwa.
"Secara fisik itu memang sudah habis terbakar, tapi kan sekarang semua data penerima bansos berbasis aplikasi. Jadi saya pikir kalau sudah terpasang listrik, wifi, insyaallah semua akan terkoneksi dengan pusat dan itu secara otomatis akan muncul semua nama-nama penerima bansos," kata dia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Dia menyebut saat ini penerima bansos iuran (PBI) jaminan asuransi kurang lebih 83.000 jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) ada 9.000 lebih, dan penerima bansos kurang lebih 11.000 orang.
Pihaknya tetap membuka pelayanan untuk masyarakat meskipun kantor terbakar.
Pasalnya, pihaknya telah membangun sejumlah tenda tempat pelayanan.
"Operasional tetap jalan. Hanya mungkin sarana prasarana kerja kita yang kena musibah. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Sesuai perintah Pak Wali agar memanfaatkan halaman yang ada dan tenda darurat untuk melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Data penerima Bansos dan PKH di Dinsos Kendari hangus terbakar
Terkait dengan kerugian akibat kebakaran kantor tersebut tersebut, Rauf tidak bisa menyebutkan secara pasti, namun diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
"Kalau bangunan ini tentu saya pikir barang kali di atas Rp1 miliar, tetapi saya bukan ahli tafsir jadi saya tidak bisa mengukur ini berapa besar besar kerugiannya. Mungkin teman-teman dari Aset akan menghitung membantu saya," ujar dia.
Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar meminta kepala Dinas Sosial segera mendata jumlah kerugian dan melaporkan kepada Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir.
Dia meminta Dinas Sosial menginventarisasi kerugian dan apa saja yang terbakar, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, agar diajukan anggaran untuk pembangunan kembali kantor tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.
"Ini bencana yang tidak terduga seperti kebakaran ini pendanaannya melalui belanja tidak terduga, karena tidak mungkin kita mau menunggu nanti tahun depan. Tentunya pos itulah yang biasa kita gunakan untuk masalah darurat," kata Nahwa.