Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bersama Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) melakukan diseminasi pemilih disabilitas yang ada di daerah itu.
Ketua KPU Kendari Jumwal Shaleh melalui keteranagan tertulisnya yang diterima, Rabu mengatakan pemilih disabilitas menjadi isu yang menarik karena mereka masuk kategori kelompok masyarakat yang mendapatkan tindakan afirmatif.
“KPU melalui PKPU telah memuat beberapa aturan yang memberikan perlakuan khusus bagi pemilih disabilitas," kata dia saat menerima kunjungan Tim Peneliti Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) dalam rangka diseminasi hasil riset pengabdian masyarakat tentang pemilih disabilitas di SLB B-F Mandara di Kota Kendari, Rabu.
Pemih disabilitas akan mendapatkan perlakuan khusus mulai dari pendaftaran dan pemutakhiran pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga pada pemungutan suara atau pencoblosan.
Dijelaskan, pada Pemilu 2019 lalu, KPU Kota Kendari telah menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas, baik secara langsung di sekolah luar biasa, maupun bekerja sama dengan organisasi perkumpulan pemilu akses disabilitas.
“Namun tentu karena keterbatasan waktu, maka pendidikan pemilih tersebut belum maksimal, sehingga pesan-pesan dan materi pendidikan pemilihnya belum juga maksimal diterima pemilih disabilitas,” ujar Jumwal.
Dia berterima kasih kepada tim peneliti yang telah melakukan riset terkait dengan metode dan konten pendidikan pemilih atau sosialisasi tentang kepemiluan kepada kaum disabilitas.
"Hasil penelitian ini menjadi masukan berharga bagi KPU Kota Kendari dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu/pemilihan yang akan datang," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Dr. Muhammad Najib Husain menjelaskan penelitian dilakukan pihaknya untuk memperkenalkan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas khususnya bagi siswa-siswi disabilitas sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasinya pada Pemilu 2024 mendatang.
Kata Najib, dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini mereka menggunakan metode dari pintu ke pintu (door to door) atau mengunjungi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas.
“Awalnya kami berusaha mengumpulkannya di sekolah, tapi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga sulit kami lakukan. Sehingga kami door to door mendatangi langsung mereka,” kata Najib yang juga Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UHO.
Dari temuan lapangan tim, kata Najib, ternyata pemilih disabilitas masih rendah partisipasinya dalam menggunakan hak pilihnya.
Dia mencontohkan, di SLB AC- Mandara Kendari pada Pilgub 2018 lalu yang menggunakan hak pilihnya hanya dua orang atau 14,28 persen, sementaera yang tidak berpartisipasi berjumlah 12 orang atau 85,72 persen.
“Tentu ini dengan berbagai kendala yang dihadapi. Termasuk dari keluarga atau orang tua dari penyandang disabilitas itu sendiri,” katanya.
Melalui hasil pengabdian masyarakat terseebut, tim merekomendasikan kepada KPU Kota Kendari agar membuat sebuah program khusus yang berkesinambungan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Prodi Ilmu Politik UHO-SLB-SLB di Kota Kendari sehingga mereka dengan sukarela dapat memberikan hak pilihnya di TPS pada Pemilu 2024 mendatang.
Dalam diseminasi yang berlangsung di Aula KPU Kota Kendari tersebut, ikut hadir dua penyandang disabilitas Dedy Muliono dan Nurjannah yang didampingi orang tua/wali masing-masing.
Selain itu, ikut guru-guru SLB-B-F Mandara di antaranya Nunung Prawati, (tunagrahita), Asnita, (tunarungu) dan La Ndoaji (Autis). Serta sejumlah mahasiswa prodi ilmu politik FISIP UHO.
Dalam kegiatan itu terjadi dialog antara penyandang disabilitas dengan Komisioner KPU Kota Kendari.
Misalnya, La Hudi selaku orang tua Dedy Mulyono (pemilih tuna daksa) dan juga Nursyafitri selaku kakak dari Nurjannah (tuna netra) mempertanyakan cara pengurusan KTP untuk pemilih pemula bagi penyandang disabilitas serta keamanan bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti Pemilu Tahun 2024.
Sementara salah seorang guru SLB, Nunung Prawati memberikan masukan agar pada kegiatan sosialisasi dan juga debat kandidat menghadirkan juru bicara bagi penyandang disabilitas, sehingga memudahkan mereka dalam memahami informasi kepemiluan.
Ketua KPU Kendari Jumwal Shaleh melalui keteranagan tertulisnya yang diterima, Rabu mengatakan pemilih disabilitas menjadi isu yang menarik karena mereka masuk kategori kelompok masyarakat yang mendapatkan tindakan afirmatif.
“KPU melalui PKPU telah memuat beberapa aturan yang memberikan perlakuan khusus bagi pemilih disabilitas," kata dia saat menerima kunjungan Tim Peneliti Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) dalam rangka diseminasi hasil riset pengabdian masyarakat tentang pemilih disabilitas di SLB B-F Mandara di Kota Kendari, Rabu.
Pemih disabilitas akan mendapatkan perlakuan khusus mulai dari pendaftaran dan pemutakhiran pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga pada pemungutan suara atau pencoblosan.
Dijelaskan, pada Pemilu 2019 lalu, KPU Kota Kendari telah menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas, baik secara langsung di sekolah luar biasa, maupun bekerja sama dengan organisasi perkumpulan pemilu akses disabilitas.
“Namun tentu karena keterbatasan waktu, maka pendidikan pemilih tersebut belum maksimal, sehingga pesan-pesan dan materi pendidikan pemilihnya belum juga maksimal diterima pemilih disabilitas,” ujar Jumwal.
Dia berterima kasih kepada tim peneliti yang telah melakukan riset terkait dengan metode dan konten pendidikan pemilih atau sosialisasi tentang kepemiluan kepada kaum disabilitas.
"Hasil penelitian ini menjadi masukan berharga bagi KPU Kota Kendari dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu/pemilihan yang akan datang," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Dr. Muhammad Najib Husain menjelaskan penelitian dilakukan pihaknya untuk memperkenalkan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas khususnya bagi siswa-siswi disabilitas sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasinya pada Pemilu 2024 mendatang.
Kata Najib, dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini mereka menggunakan metode dari pintu ke pintu (door to door) atau mengunjungi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas.
“Awalnya kami berusaha mengumpulkannya di sekolah, tapi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga sulit kami lakukan. Sehingga kami door to door mendatangi langsung mereka,” kata Najib yang juga Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UHO.
Dari temuan lapangan tim, kata Najib, ternyata pemilih disabilitas masih rendah partisipasinya dalam menggunakan hak pilihnya.
Dia mencontohkan, di SLB AC- Mandara Kendari pada Pilgub 2018 lalu yang menggunakan hak pilihnya hanya dua orang atau 14,28 persen, sementaera yang tidak berpartisipasi berjumlah 12 orang atau 85,72 persen.
“Tentu ini dengan berbagai kendala yang dihadapi. Termasuk dari keluarga atau orang tua dari penyandang disabilitas itu sendiri,” katanya.
Melalui hasil pengabdian masyarakat terseebut, tim merekomendasikan kepada KPU Kota Kendari agar membuat sebuah program khusus yang berkesinambungan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Prodi Ilmu Politik UHO-SLB-SLB di Kota Kendari sehingga mereka dengan sukarela dapat memberikan hak pilihnya di TPS pada Pemilu 2024 mendatang.
Dalam diseminasi yang berlangsung di Aula KPU Kota Kendari tersebut, ikut hadir dua penyandang disabilitas Dedy Muliono dan Nurjannah yang didampingi orang tua/wali masing-masing.
Selain itu, ikut guru-guru SLB-B-F Mandara di antaranya Nunung Prawati, (tunagrahita), Asnita, (tunarungu) dan La Ndoaji (Autis). Serta sejumlah mahasiswa prodi ilmu politik FISIP UHO.
Dalam kegiatan itu terjadi dialog antara penyandang disabilitas dengan Komisioner KPU Kota Kendari.
Misalnya, La Hudi selaku orang tua Dedy Mulyono (pemilih tuna daksa) dan juga Nursyafitri selaku kakak dari Nurjannah (tuna netra) mempertanyakan cara pengurusan KTP untuk pemilih pemula bagi penyandang disabilitas serta keamanan bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti Pemilu Tahun 2024.
Sementara salah seorang guru SLB, Nunung Prawati memberikan masukan agar pada kegiatan sosialisasi dan juga debat kandidat menghadirkan juru bicara bagi penyandang disabilitas, sehingga memudahkan mereka dalam memahami informasi kepemiluan.