Kendari (ANTARA) - Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong percepatan dan perluasan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perekonomian di Tanah Air dengan mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan salah satunya adalah dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).
Kakanwil DJBP Provinsi Sultra Arif Wibaya, melalui siaran pers yang diterima, Rabu mengatakan, UMKM merupakan sektor usaha yang paling terdampak COVID-19 dimana jumlah tenaga kerja yang terlibat dan UMKM merupakan yang terbanyak diantara jenis usaha lainnya.
"Adapun alokasi dana APBN secara nasional yang diperuntukkan sebagai dukungan terhadap UMKM di tahun 2021 adalah sebesar Rp48,8 triliun," ujar Arif Wibawa.
Sementara kinerja penyaluran KUR di Wilayah Sultra sampai dengan 31 April 2021 di mana realisasi KUR telah mencapai Rp1.021, 02 miliar yang diberikan kepada 25.376 debitur dengan total autstanding Rp867,32 miliar. Mayoritas debitur KUR berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 43 persen, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 30 persen.
"Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi lembaga penyalur KUR dengan realisasi penyaluran KUR terbanyak di Sultra sebesar Rp650 miliar atau 64 persen dari total realisasi KUR," ujar Arif.
Arif Wibaya juga berharap agar penyaluiran KUR dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Sultra. Oleh karena itu koordinasi antara Pemda/Dinas terkait dengan lembaga penyalur KUR perlu ditingkatkan, agar program kebijakan KUR 2021 sebagai salah satu komponen program PEN dapat optimal.
Ia juga menambahkan bahwa, keterlibatan Tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang keanggotaannya melibatkan Pemda, BI, OJK, Perbankan dan Kanwil DJPB selaku perwakilan Kemenkeu di daerah diharapkan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan perekonomian di daerah.
Kakanwil DJBP Provinsi Sultra Arif Wibaya, melalui siaran pers yang diterima, Rabu mengatakan, UMKM merupakan sektor usaha yang paling terdampak COVID-19 dimana jumlah tenaga kerja yang terlibat dan UMKM merupakan yang terbanyak diantara jenis usaha lainnya.
"Adapun alokasi dana APBN secara nasional yang diperuntukkan sebagai dukungan terhadap UMKM di tahun 2021 adalah sebesar Rp48,8 triliun," ujar Arif Wibawa.
Sementara kinerja penyaluran KUR di Wilayah Sultra sampai dengan 31 April 2021 di mana realisasi KUR telah mencapai Rp1.021, 02 miliar yang diberikan kepada 25.376 debitur dengan total autstanding Rp867,32 miliar. Mayoritas debitur KUR berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 43 persen, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 30 persen.
"Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi lembaga penyalur KUR dengan realisasi penyaluran KUR terbanyak di Sultra sebesar Rp650 miliar atau 64 persen dari total realisasi KUR," ujar Arif.
Arif Wibaya juga berharap agar penyaluiran KUR dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Sultra. Oleh karena itu koordinasi antara Pemda/Dinas terkait dengan lembaga penyalur KUR perlu ditingkatkan, agar program kebijakan KUR 2021 sebagai salah satu komponen program PEN dapat optimal.
Ia juga menambahkan bahwa, keterlibatan Tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang keanggotaannya melibatkan Pemda, BI, OJK, Perbankan dan Kanwil DJPB selaku perwakilan Kemenkeu di daerah diharapkan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan perekonomian di daerah.