Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) segera menuntaskan pembebasan lahan untuk penambahan panjang landasan pacu (runway) Bandara Betoambari mulai tahun ini.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Baubau Karmin, melalui pesan WhatsApp yang diterima, Senin mengungkapkan pihaknya telah mendata lahan warga terkena proyek penambahan runway bandara. Sebagian dari warga sudah menyatakan kesediaan lahannya dimanfaatkan.
Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat segara mengundang tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai harga tanah warga.
"Rencana pasca Lebaran kita undang tim KJPP untuk menilai harga tanah warga. Tentu kita juga dari bagian pemerintahan bertugas memberi edukasi kepada warga bahwa range harga tanah harus sesuai dengan penilaian tim KJPP, tidak bisa suka-suka," kata Karmin.
Ia menjelaskan bahwa taksiran harga setiap pembebasan lahan bukan ditentukan Pemkot Baubau melainkan tim penilai KJPP sebagai lembaga independen dan tak bisa diintervensi sehingga dalam penilaiannya tidak diragukan lagi.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada warga tidak lagi mematok harga lahannya melebihi dari penilaian KJPP. Apalagi kata dia, pengembangan Bandara Betoambari menjadi program strategis pemerintah sehingga segala hambatan akan dituntaskan.
"Adapun kalau mau coba-coba menghambat program strategis pemerintah maka itu berurusan sama hukum di pengadilan. Jadi kalau kita sudah persuasif dengan memberi edukasi dan informasi benar lalu mereka tidak mau dan melebihi KJPP maka itu harus berurusan di pengadilan," katanya.
Ia mengatakan tahun ini anggaran yang disiapkan Pemkot Baubau untuk pembebasan lahan runway Bandara Betoambari sebesar Rp2,8 miliar.
Lahan yang dibebaskan untuk penambahan panjang runway menjadi 2.000 meter, tidak mengenai bangunan milik warga melainkan hanya sebatas lahan kosong.
"Jadi untuk tahap sekarang belum ada mengenai (bangunan) karena penambahan runway ini masih untuk jenis pesawat Bombardir. Tapi rencana ke depan itu sudah pesawat berbadan lebar seperti Boeing," katanya.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Baubau Karmin, melalui pesan WhatsApp yang diterima, Senin mengungkapkan pihaknya telah mendata lahan warga terkena proyek penambahan runway bandara. Sebagian dari warga sudah menyatakan kesediaan lahannya dimanfaatkan.
Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat segara mengundang tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai harga tanah warga.
"Rencana pasca Lebaran kita undang tim KJPP untuk menilai harga tanah warga. Tentu kita juga dari bagian pemerintahan bertugas memberi edukasi kepada warga bahwa range harga tanah harus sesuai dengan penilaian tim KJPP, tidak bisa suka-suka," kata Karmin.
Ia menjelaskan bahwa taksiran harga setiap pembebasan lahan bukan ditentukan Pemkot Baubau melainkan tim penilai KJPP sebagai lembaga independen dan tak bisa diintervensi sehingga dalam penilaiannya tidak diragukan lagi.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada warga tidak lagi mematok harga lahannya melebihi dari penilaian KJPP. Apalagi kata dia, pengembangan Bandara Betoambari menjadi program strategis pemerintah sehingga segala hambatan akan dituntaskan.
"Adapun kalau mau coba-coba menghambat program strategis pemerintah maka itu berurusan sama hukum di pengadilan. Jadi kalau kita sudah persuasif dengan memberi edukasi dan informasi benar lalu mereka tidak mau dan melebihi KJPP maka itu harus berurusan di pengadilan," katanya.
Ia mengatakan tahun ini anggaran yang disiapkan Pemkot Baubau untuk pembebasan lahan runway Bandara Betoambari sebesar Rp2,8 miliar.
Lahan yang dibebaskan untuk penambahan panjang runway menjadi 2.000 meter, tidak mengenai bangunan milik warga melainkan hanya sebatas lahan kosong.
"Jadi untuk tahap sekarang belum ada mengenai (bangunan) karena penambahan runway ini masih untuk jenis pesawat Bombardir. Tapi rencana ke depan itu sudah pesawat berbadan lebar seperti Boeing," katanya.