Kendari (ANTARA) - Honor Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA/SMK di Sulawesi Tenggara (Sultra) diusulkan akan mengalami kenaikan pada tahun 2021.
Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya di Kendari, Sabtu mengatakan, rencana kenaikan honor guru non-PNS itu telah diusulkan dewan saat pembahasan APBD 2021.
Dalam usulan itu Dewan meminta honor guru yang tadinya hanya sebesar Rp400.000/bulan dinaikkan menjadi Rp1juta/bulan.
Fajar Ishak menyebutkan terkait keputusan, semuanya dikembalikan kepada kemampuan anggaran Pemprov Sultra.
"Kita percayakan kepada tim anggaran pemerintah provinsi memasukkan honor itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kami minta dinaikkan menjadi Rp1 Juta. Berapa kenaikannya sesuai kemampuan daerah kita belum ketahui karena dokumen APBD belum kami pegang,” jelas Fajar Ishak.
Politis dari Partai Hanura itu mengatakan jika tahun ini Pemerintah Provinsi belum mampu menaikkan honor guru GTT dengan alasan yang rasional, pihaknya tidak berhenti sampai di situ, tetap memperjuangkan baik itu pada perubahan anggaran maupun anggaran tahun depan demi peningkatan kesejahteraan para pejuang pendidikan di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu terkait adanya rencana pengangkatan guru melalui jalur PPPK yang dibuka untuk umum, mantan jurnalis dari daerah pemilihan Kota Baubau itu berharap perekrutan itu diprioritaskan kepada GTT yang selama ini sudah mengabdikan diri mendidik anak bangsa, meskipun dengan honor yang seadanya.
“Kalau saya maunya begitu, GTT ini kan kasihan sudah mengabdi bertahun-tahun jadi kalau ada penerimaan PPPK saya mendorong untuk diprioritaskan mereka. Mudah-mudahan ini bisa disahuti oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu,” pungkasnya.
Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya di Kendari, Sabtu mengatakan, rencana kenaikan honor guru non-PNS itu telah diusulkan dewan saat pembahasan APBD 2021.
Dalam usulan itu Dewan meminta honor guru yang tadinya hanya sebesar Rp400.000/bulan dinaikkan menjadi Rp1juta/bulan.
Fajar Ishak menyebutkan terkait keputusan, semuanya dikembalikan kepada kemampuan anggaran Pemprov Sultra.
"Kita percayakan kepada tim anggaran pemerintah provinsi memasukkan honor itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kami minta dinaikkan menjadi Rp1 Juta. Berapa kenaikannya sesuai kemampuan daerah kita belum ketahui karena dokumen APBD belum kami pegang,” jelas Fajar Ishak.
Politis dari Partai Hanura itu mengatakan jika tahun ini Pemerintah Provinsi belum mampu menaikkan honor guru GTT dengan alasan yang rasional, pihaknya tidak berhenti sampai di situ, tetap memperjuangkan baik itu pada perubahan anggaran maupun anggaran tahun depan demi peningkatan kesejahteraan para pejuang pendidikan di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu terkait adanya rencana pengangkatan guru melalui jalur PPPK yang dibuka untuk umum, mantan jurnalis dari daerah pemilihan Kota Baubau itu berharap perekrutan itu diprioritaskan kepada GTT yang selama ini sudah mengabdikan diri mendidik anak bangsa, meskipun dengan honor yang seadanya.
“Kalau saya maunya begitu, GTT ini kan kasihan sudah mengabdi bertahun-tahun jadi kalau ada penerimaan PPPK saya mendorong untuk diprioritaskan mereka. Mudah-mudahan ini bisa disahuti oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu,” pungkasnya.