Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di semua kabupaten/kota di provinsi itu karena dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kata Ali Mazi, kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar inovasi inovasi dan strategi yang baru dalam rangka mempercepat literasi dan inklusi keuangan dapat terealisasi untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik melalui pendekatan budaya, agama hingga optimalisasi teknologi informasi.
"Peran dan fungsi TPAKD di daerah sangat signifikan dibutuhkan. Saya selaku Gubernur akan mendorong pembentukan TPAKD di seluruh kota dan kabupaten," kata Ali Mazi, pada kegiatan Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion), di Kendari, Selasa.
Ali Mazi menyampaikan apresiasi kepada OJK Sultra atas pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan yang telah mencapai di atas target nasional tahun 2019 masing-masing sebesar 36,75 perden dan 75,07 persen.
"Ini semua merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun perlu kita sadari masih banyak masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memerlukan modal untuk pengembangan usaha tidak bisa mengakses layanan keuangan formal sehingga banyak yang terjebak oleh pinjaman dan rentenir yang menawarkan proses cepat namun suku bunga pinjaman yang tinggi," ujarnya.
Ia menyampaikan, dalam rangka efektivitas TPAKD di Sulawesi Tenggara, pihaknya akan mendorong percepatan konsolidasi BPR Grup Bahteramas se-Sulawesi Tenggara, penguatan jumlah modal inti minimum Bank Sultra sesuai ketentuan, inovasi program pembiayaan melawan rentenir, dan pembentukan Jamkrida termasuk bagaimana upaya pengembangan sektor ekonomi prioritas seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
"Hal ini senada dengan amanat presiden bahwa tahun 2024 indeks literasi dan inklusi keuangan mencapai masing-masing 50 persen dan 90 persen," tutur Ali Mazi
Sementara itu, Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution mengatakan hingga saat ini secara nasional telah dibentuk sebanyak 224 TPAKD terdiri dari 32 provinsi dan 176 kabupaten/kota.
Sementara untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara TPAKD yang terbentuk baru satu kabupaten yakni Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
"Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan Terhadap Peningkatan akses keuangan di berbagai daerah yang begitu besar," pungkas Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution.
Kata Ali Mazi, kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar inovasi inovasi dan strategi yang baru dalam rangka mempercepat literasi dan inklusi keuangan dapat terealisasi untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik melalui pendekatan budaya, agama hingga optimalisasi teknologi informasi.
"Peran dan fungsi TPAKD di daerah sangat signifikan dibutuhkan. Saya selaku Gubernur akan mendorong pembentukan TPAKD di seluruh kota dan kabupaten," kata Ali Mazi, pada kegiatan Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion), di Kendari, Selasa.
Ali Mazi menyampaikan apresiasi kepada OJK Sultra atas pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan yang telah mencapai di atas target nasional tahun 2019 masing-masing sebesar 36,75 perden dan 75,07 persen.
"Ini semua merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun perlu kita sadari masih banyak masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memerlukan modal untuk pengembangan usaha tidak bisa mengakses layanan keuangan formal sehingga banyak yang terjebak oleh pinjaman dan rentenir yang menawarkan proses cepat namun suku bunga pinjaman yang tinggi," ujarnya.
Ia menyampaikan, dalam rangka efektivitas TPAKD di Sulawesi Tenggara, pihaknya akan mendorong percepatan konsolidasi BPR Grup Bahteramas se-Sulawesi Tenggara, penguatan jumlah modal inti minimum Bank Sultra sesuai ketentuan, inovasi program pembiayaan melawan rentenir, dan pembentukan Jamkrida termasuk bagaimana upaya pengembangan sektor ekonomi prioritas seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
"Hal ini senada dengan amanat presiden bahwa tahun 2024 indeks literasi dan inklusi keuangan mencapai masing-masing 50 persen dan 90 persen," tutur Ali Mazi
Sementara itu, Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution mengatakan hingga saat ini secara nasional telah dibentuk sebanyak 224 TPAKD terdiri dari 32 provinsi dan 176 kabupaten/kota.
Sementara untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara TPAKD yang terbentuk baru satu kabupaten yakni Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
"Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan Terhadap Peningkatan akses keuangan di berbagai daerah yang begitu besar," pungkas Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution.