Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan realisasi Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19 secara keseluruhan mencapai 65 persen.
"Target nasional kita untuk PEN mangrove padat karya ini adalah 15 ribu hektare di 32 provinsi. Sekarang realisasi lebih dari 65 persen," kata Wamen LHK Alue Dohong usai melakukan penanaman mangrove di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu.
Dia menyampaikan dari target 15 ribu hektare Program PKPM, total anggaran yang disiapkan yaitu sekitar Rp200 miliar dan saat ini anggaran tersebut telah tersalurkan mencapai 50 persen.
"Kalau nasional (anggarannya) sekitar Rp200 miliar-an untuk 32 provinsi. Yang terealisasi anggaran hampir 50 persen. Target kita akhir November awal Desember (2020) sudah terealisasi semua," kata dia.
Ia mengatakan Indonesia memiliki luas mangrove lebih kurang 3,2 juta hektare dan merupakan terluas di dunia, namun 40 persen dari luas lahan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penanaman kembali.
"Penanaman mangrove memiliki manfaat memitigasi bencana seperti tsunami. Fungsi lainnya sebagai tempat pemijahan ikan, tempat biota laut, dan sebagainya yang bisa mendorong produksi perikanan dan tentu menjadi sumber pencaharian masyarakat," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, penanaman mangrove penting dilakukan karena dapat menyerap karbondioksida dan penting untuk mengendalikan perubahan iklim.
Ia juga memyampaikan bahwa selain bermanfaat bagi lingkungan, warga yang ikut program penanaman mangrove juga akan mendapatkan manfaat ekonomi, karena tujuan lainnya dari Program PKPM adalah untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara Muhammad Aziz Ahsoni mengatakan Program PKPM di Sultra dilaksanakan seluas 600 hektare dan terealisasi seluas 1.062 hektare.
"Program PKPM di Sultra dilaksanakan di 10 kabupaten yang tersebar di 61 desa dengan melibatkan 60 kelompok masyarakat serta telah menyerap 1.604 tenaga kerja setara dengan 88.823 Hari Orang Kerja (HOK)," Azis.
Ia juga menyampaikan realisasi Program PKPM di Sultra telah mencapai 52 persen dengan penyaluran dana telah mencapai Rp5,26 miliar dari total anggaran Rp15 miliar.
"Masyarakat memperoleh pendapatan secara langsung dengan menjadi anggota kelompok pelaksana kegiatan Program PKPM dan memperoleh pendapatan Rp120 ribu setiap hari, pembayaran kepada anggota kelompok dilaksanakan secara account to account ke rekening masing-masing anggota kelompok berdasarkan prestasi kerja dan kehadiran," katanya.
"Target nasional kita untuk PEN mangrove padat karya ini adalah 15 ribu hektare di 32 provinsi. Sekarang realisasi lebih dari 65 persen," kata Wamen LHK Alue Dohong usai melakukan penanaman mangrove di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu.
Dia menyampaikan dari target 15 ribu hektare Program PKPM, total anggaran yang disiapkan yaitu sekitar Rp200 miliar dan saat ini anggaran tersebut telah tersalurkan mencapai 50 persen.
"Kalau nasional (anggarannya) sekitar Rp200 miliar-an untuk 32 provinsi. Yang terealisasi anggaran hampir 50 persen. Target kita akhir November awal Desember (2020) sudah terealisasi semua," kata dia.
Ia mengatakan Indonesia memiliki luas mangrove lebih kurang 3,2 juta hektare dan merupakan terluas di dunia, namun 40 persen dari luas lahan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penanaman kembali.
"Penanaman mangrove memiliki manfaat memitigasi bencana seperti tsunami. Fungsi lainnya sebagai tempat pemijahan ikan, tempat biota laut, dan sebagainya yang bisa mendorong produksi perikanan dan tentu menjadi sumber pencaharian masyarakat," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, penanaman mangrove penting dilakukan karena dapat menyerap karbondioksida dan penting untuk mengendalikan perubahan iklim.
Ia juga memyampaikan bahwa selain bermanfaat bagi lingkungan, warga yang ikut program penanaman mangrove juga akan mendapatkan manfaat ekonomi, karena tujuan lainnya dari Program PKPM adalah untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara Muhammad Aziz Ahsoni mengatakan Program PKPM di Sultra dilaksanakan seluas 600 hektare dan terealisasi seluas 1.062 hektare.
"Program PKPM di Sultra dilaksanakan di 10 kabupaten yang tersebar di 61 desa dengan melibatkan 60 kelompok masyarakat serta telah menyerap 1.604 tenaga kerja setara dengan 88.823 Hari Orang Kerja (HOK)," Azis.
Ia juga menyampaikan realisasi Program PKPM di Sultra telah mencapai 52 persen dengan penyaluran dana telah mencapai Rp5,26 miliar dari total anggaran Rp15 miliar.
"Masyarakat memperoleh pendapatan secara langsung dengan menjadi anggota kelompok pelaksana kegiatan Program PKPM dan memperoleh pendapatan Rp120 ribu setiap hari, pembayaran kepada anggota kelompok dilaksanakan secara account to account ke rekening masing-masing anggota kelompok berdasarkan prestasi kerja dan kehadiran," katanya.